Kajati Jatim : Poligami Picu Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

oleh
Dhofir Kepala Kejati Jatim saat Rapat Kerja Percepatan dan Penyaluran Dana Desa 2020 di JX International Surabaya, Selasa (25/2/2020).

SURABAYA, Selasa (25/2/2020) suaraindonesia-news.com – Tindak pidana korupsi berpotensi besar dilakukan oleh oknum yang punya pasangan lebih dari satu atau poligami. Karena, Korupsi sangat erat kaitannya dengan sifat dasar manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah dia miliki. Demikian dikatakan Dhofir Lenyaluran Dana Desa 2020 di JX International Surabaya, Selasa (25/2/2020).

Menurutnya, Sifat manusia memang pada dasarnya serba kekurangan yang punya mobil satu, pengin dua. Yang sudah dua, pengin tiga. Tidak ada puasnya. Begitu juga dengan rumah, Sudah ada satu, pengin dua. Punya rumah dua, pengin tiga. Termasuk istri.

“Istri satu kurang, tambah lagi satu, jadi dua sampai tiga. Akhirnya apa? Semua minta rumah, sementara kemampuannya terbatas. Terjadilah hal-hal menyimpang,” ungkapnya disambut dengan tawa tergelak yang hadir mendengar itu.

Selain sifat serakah, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya itu menjelaskan, tindakan korupsi juga terjadi karena adanya kesempatan.

“Kalau sistemnya mendukung dan memberi kesempatan mereka tentu terjadi tindak pidana yang menyebabkan korupsi. Selain kesempatan juga niat (korupsi),” jelasnya.

Ia menyebut bahwa saat ini angka tindak korupsi tak berkurang, bahkan menurutnya cenderung meningkat. Termasuk yang berkaitan dengan penyaluran dana Desa.

Kejati Jatim mencatat sejumlah kasus dugaan penyimpangan dana desa di Jatim. Pada 2015 lalu ada 22 kasus, 2016 ada 48 kasus, 2017 ada 98 kasus, 2018 sebanyak 96 kasus, tahun lalu ada 46 kasus.

“Saat ini yang masih dalam tahap penyelidikan ada empat kasus, penyidikan sebelas kasus, penuntutan tujuh kasus, dan upaya hukum enam kasus,” tukasnya.

Di sisi lain, Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan, Bahwa dana desa di Jatim mengalami peningkatan. Dari Rp7,441 triliun pada 2019 menjadi Rp7,654 triliun tahun ini.

“Kami perlu ingatkan kita semua, khususnya kepala desa dan perangkat desa. Ada 32 persen, 152 kasus penyimpangan dana desa sedang ditangani polisi. Ini bukan hanya di Jatim tapi di Indonesia,”katanya.

Diungkapkannya, Saat ini ada 137 kasus yang sedang ditangani oleh kejaksaan (29 persen) dan sebanyak 192 kasus pengadilan (39 persen). Namun dia yakin Jatim bisa mengatasi ini.

“Data yang kami dapat di Jatim, pada umumnya secara kualitas aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat setelah adanya dana desa, cenderung naik,” ungkapnya.

Ditambahkannya, Jatim merupakan salah satu daerah yang menjadi lesson learn yang wajib ditiru oleh daerah lain di Indonesia.

“Saya yakin Jatim selaku wilayah yang jadi percontohan dana desa, kasus seperti itu bisa ditekan seminimal mungkin,” pungkasnya.

Reporter : Agus DC
Editor : Amin
Publiser : Oca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *