Kajari Nias Selatan: Badan Usaha Tak Patuh JKN Bakal Kami Panggil

oleh -27 views
Foto: Potret bersama Kajari Nias Selatan dengan BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli.

NIAS SELATAN, Selasa (04/10/2022) suaraindonesia-news.com – BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli bersama dengan Kejaksaaan Negeri Nias Selatan menggelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Nias Selatan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nias Selatan, Rabani Halawa menyampaikan, bahwa pihaknya secara kontinu mendukung pelaksanaan Program JKN di Kabupaten Nias Selatan.

“Kami berharap para instansi terkait dapat memperkuat koordinasi dan berkolaborasi dalam meningkatkan kepatuhan badan usaha. Tingkatkan kerja sama dengan Dinas PMPPTSP dan Dinas Tenaga Kerja. Begitu ada pendaftaran, kalau bisa ada notifikasi di BPJS Kesehatan untuk segera ditindaklanjuti. Dapat juga disurati untuk persyaratan pendaftaran BPJS Kesehatan pada saat akan mendaftar pada Aplikasi Online Single Submission (OSS) dan sosialisasi lainnya,” jelas Rabani, Selasa (04/10).

Ia pun menegaskan, bahwa pihaknya siap menindak badan usaha yang tidak patuh dalam hal mendaftarkan diri dan pekerja ke Program JKN, memberikan data diri dan pekerja secara lengkap dan benar, serta melakukan pemungutan dan penyetoran iuran yang menjadi tanggung jawabnya.

“Untuk badan usaha yang tidak patuh segera kita panggil untuk mediasi dan pemberian sanksi secara perdata berupa teguran tertulis, denda, tidak mendapat pelayanan publik tertentu atau pencabutan izin, maupun ditindak secara pidana seperti penjara dan atau denda,” tambah Rabani.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli, Mahyuddin sepakat untuk segera melakukan pembaharuan mekanisme sosialisasi dan mendalami peluang pemanfaatan aplikasi OSS untuk meningkatankan kepatuhan badan usaha.

Menurut Mahyuddin, tingkat kepatuhan badan usaha atau pemberi kerja di Kabupaten Nias Selatan dalam memenuhi regulasi Program JKN sudah cukup baik. Pihaknya juga telah melakukan beberapa upaya dan sinergi dengan instansi terkait, termasuk melakukan canvassing dan joint inspection.

“Dari data yang kami terima, tingkat kepatuhan di Kabupaten Nias Selatan sudah cukup baik. Kami terus berupaya untuk mengedukasi dan sosialisasi kepada para pemberi kerja ini. Tidak hanya melalui berbagai media sosialisasi, melainkan juga dengan melakukan canvassing untuk merekrut badan usaha potensial yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, melaksanakan joint inspection atau kunjungan bersama dengan Dinas PMPPTSP terhadap badan usaha yang terindikasi tidak patuh,” tutur Mahyuddin.

Reporter : Topan
Editor : M Hendra E
Publisher : Nurul Anam

Tinggalkan Balasan