Kadiv Yankumham: Peraturan Perundang-Undangan Perlu Dibenahi Secara Sistematis

oleh -73 views
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji membuka langsung Rapat Inventarisasi peraturan daerah kabupaten/ kota se-kalimantan barat tahun 2021. Di Hotel Aston pontianak.

PONTIANAK, Selasa (28/09/2021) suaraindonesia-news.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat mengikuti Rapat Inventarisasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2021 dalam rangka pelaksanaan pengawasan produk hukum daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji di Hotel Aston Pontianak.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Toman Pasaribu menyampaikan materi tentang Peran Strategis Kementerian Hukum dan HAM Dalam Mendorong Percepatan Penyesuaian Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi.

Beberapa permasalahan di bidang Regulasi antara lain adalah Nilai-nilai Pancasila tidak dijadikan “pedoman” dalam penyusunan materi muatan rancangan peraturan daerah, regulasi di daerah banyak bermasalah dan bertentangan dengan Peraturan Pusat (disharmonisasi), fungsi harmonisasi yang dijalankan masih bersifat parsial sehingga tidak integrasi sistematis, belum optimalnya peran perancang peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan di daerah.

Menjawab permasalahan tersebut Toman Pasaribu menyampaikan bahwa perlu dibenahi berbagai permasalahan dalam peraturan perundang-undangan yang menghambat pembangunan dan dalam rangka mengatasi permasalahan ketidakpastian hukum guna mendorong kinerja pembangunan nasional yang optimal.

“Dibutuhkan pembenahan peraturan perundang-undangan secara sistematis atau populer disebut dengan istilah reformasi regulasi,” jelas Toman.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kepanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mengambil peranan penting dalam membantu setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, agar peraturan perundang-undangan di daerah tersebut selaras dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dapat melakukan pengawalan terhadap proses pembentukan peraturan daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sekaligus selaras dengan kebijakan/ program nasional.

Reporter : Agus M
Editor : Moh Hasanuddin
Publisher : Syaiful

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *