Kades Matanair Tak kunjung Dilantik, AMM Menduga DPMD Ikut Menyesatkan Bupati Sumenep

oleh -710 views
Masyarakat Matanair Menggugat, saat demo menyampaikan sejumlah tuntutannya di depan Kantor Bupati Sumenep. Senin (10/1/2022).

SUMENEP, Senin (10/1/2022) suaraindonesia-news.com – Masyarakat Desa Matanair kembali demo kantor Bupati Sumenep dengan gelombang massa yang lebih banyak dari demo sebelumnya.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menggugat (AMM) Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur itu menduga DPMD ikut menyesatkan Bupati Sumenep.

Berbagai cara dilakukan oleh masyarakat Desa Matanair agar tuntutannya didengarkan oleh Bupati Achmad Fauzi, sebagai Bupati Sumenep. Namun, meskipun begitu Bupati Sumenep tidak kunjung menemui massa dan belum ada isyarat respon apapun terhadap tuntutan para aksi.

Ach. Fauzi koordinator lapangan (Korlap) Aliansi Masyarakat Menggugat sangat menyayangkan sikap Bupati Sumenep yang tidak patuh pada hasil keputusan pengadilan Surabaya sebagaimana yang diberitakan sebelumnya.

Fauzi menduga kuat ada beberapa instansi yang terlibat ikut menyesatkan Bupati Sumenep sehingga Kepala Desa Matanair tak kunjung dilantik, kalau mengacu pada hasil putusan pengadilan Surabaya.

Masyarakat Matanair Menggugat, saat demo menyampaikan sejumlah tuntutannya di depan Kantor Bupati Sumenep. Senin (10/1/2022).

Saat diwawancarai terkait dugaan instansi yang ikut bermain, dirinya menyebutkan bahwa DPMD Sumenep yang diduga kuat ikut andil menyesatkan Bupati Sumenep sehingga Surat Keputusan (SK) Kades Matanair tak kunjung keluar.

“Kami meminta kepada Bupati harus segera mengevaluasi Kabag Hukum dan DPMD, karena kami menduga dengan kuat merekalah yang selama ini berkolaborasi dengan Inspektorat untuk menyesatkan Bupati,” tegasnya.

Menurutnya, jika Bupati Sumenep tidak segera melantik Kades Desa Matanair, akan menjadi isu hangat diperbincangkan, kalau mengkaji dugaan Fauzi sebagai korlap Aliansi masyarakat Menggugat.

Tuntutan para aksi demo tidak jauh berbeda dengan tuntut aksi sebelumnya, yang mendesak Bupati untuk melantik Kades Matanair.

“Tuntutan kami Aliansi Masyarakat Menggugat, kami mengultimatum bupati dengan memberikan batasan waktu selama 7 hari sampai tanggal 17 Januari, agar
segera menetapkan tanggal pelantikan,” pintanya.

“Jika tidak maka tanggal 17 Januari kita akan datang dengan jumlah massa yang lebih dahsyat, untuk menduduki kantor Bupati,” tegasnya.

Namun sampai berita ini ditulis pihak instansi yang diduga belum bisa dihubungi untuk dimintai keterangan, kecuali Supardi Kepala bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep saat dihubungi melalui jaringan seluler.

“Mohon maaf mas, saya takut salah memberikan keterangan terkait dugaan itu, silahkan hubungi pak Ramli sebagai PLT,” ungkapnya.

Reporter : Sudirman
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful

Tinggalkan Balasan