Reporter: Muhyidin
Grobogan, Minggu 28/08/2016 (suaraindonesia-news.com) – Menurut informasi ada indikasi bahwa pengelolaan Pemerintahan di Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan kurang transparan dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat tidak Maksimal.
Berikut keterangan dari informan yang tidak mau disebutkan nama maupun inisialnya, menurutnya Pemerintahan Desa kurang transparan, indikatornya adalah BPD tidak pernah tahu jumlah PAD dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pembuatan APBDesa juga tidak melalui rapat, biasanya ketua BPD langsung membawa APBDesa yang sudah jadi dan meminta anggota BPD yang lain untuk tanda tangan.
“Honor untuk BPD tahun 2015 juga sudah dicairkan tapi belum dikasihkan ke anggota BPD yang lain, ketua BPD tidak hanya memotong hak anggota tapi juga menyalahgunakan uang operasional BPD. BPD juga tidak pernah rapat, bahkan sampai saat ini BPD belum punya Tatib,” imbuhnya.
Saat Suaraindonesia-news.com, mengkonfirmasi kepada bapak Kepala Desa Katekan Karmijan beliau mengatakan bahwa informasi ini mengada-ada dan omong kosong. Warga saja menilai kinerjanya bagus, bahkan tetangga desa saja mengacungi jempol.
“Dalam setiap ada kegiatan dan rapat saya selalu melibatkan BPD bahkan RT juga saya tak segan untuk datang langsung menemui warga kasih informasi. Saya sangat berharap BPD bisa berperan aktif dalam mengawal pembangunan desa agar beban pemerintahan desa menjadi ringan,” jelasnya.
Karmijan juga membenarkan untuk honor BPD tahun 2015 sudah dicairkan, adapun mengenai sudah diberikan apa belum itu bukan urusan saya. Sedang untuk honor 2016 masih disimpan di BKK dan akan diberikan pada akhir tahun.
Sementara ketua BPD Wiknyu Utomo saat dihubungi untuk klarifikasi meminta waktu setelah agenda Agustusan, tapi setelah agenda Agustusan selesai setiap dihubungi dan di SMS tidak pernah menanggapi sampai berita ini dibuat, selain sebagai ketua BPD Wiknyu juga sebagai pegawai di kecamatan Brati.