Kabid Perumahan PU Provinsi Jambi Membuka Secara Resmi Sosialisasi SPM Bidang Perumahan

Reporter: Inro

Jambi, Selasa (6/12/2016) suaraindones-news.com – Kepala Bidang Perumahan Provinsi Jambi mewakili Kadis PU Provinsi Jambi, Harry Andria membuka secara resmi sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Selasa (06/12) Hotel Novita.

Turut mendampingi Angga Sukmana. ST.MM Kasi Swadaya Bidang Perumahan Provinsi Jambi, Ditjen Penyediaan perumahan kementerian PU dan Pera, Ditjen Pembiayaan, Rifaid M. Nur Direktur BinA sistem pembiayaan perumahan Direktorat Sinkronisasi urusan pemerintah daerah II Dirjen Bina Bangda Kemendagri.

Dikatakan Harry Andria, dalam penyusunan SPM Bidang Perumahan merupakan acuan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Bidang Perumahan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin ketersediaan perumahan secara merata melalui pelayanan dasar kepada masyarakat.

“Penetapan SPM ini merupakan indikator pelayanan Pemerintah Daerah Provinsi dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU),”jelasnya.

Urusan pembangunan perumahan merupakan urusan yang sangat kompleks dan bersifat multi dimensional serta multisektoral yang perlu ditangani secara terpadu melalui koordinasi yang berjenjang di setiap tingkat pemerintahan serta harus sesuai dengan tata ruang.

Para pengambil kebijakan harus berhati-hati dalam upaya pembangunan perumahan dan permukiman, mengingat bahwa perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

“Pembangunan perumahan dan permukiman sebagai bagian dari pembangunan nasional perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan,”ujarnya.

Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan permukiman harus didukung oleh kebijakan pembangunan perumahan yang kuat terkait dengan SPM ini menjadi urusan wajib bagi pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan perumahan diperlukan dukungan data perumahan yang lengkap dan relevan. Pendataan perlu dilakukan secara baik dan terstruktur serta tidak kalah penting pendataan harus sesuai dengan kondisi permasalahan di daerah (Propinsi/Kabupaten/ Kota).