Jika Ingin Ngelola Parkir Alun – Alun, Harus Ada Surat Ke Bupati

LUMAJANG, Jumat (14/6/2019) suaraindonesia-news.com – Adanya keluhan masyarakat terkait parkir di seputaran Alun – Alun kota Lumajang, oleh salah satu organisasi masyarakat (ormas), Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lumajang, Yudha Nugraha kepada awak media menyampaikan, jika ada ormas kepemudaan maupun organisasi lain menginginkan penanganan/ penataan parkir di sepanjang Alun – Alun, maka mereka perlu berkirim surat resmi kepada Bupati Lumajang dengan tembusan Dishub dan pelayanan terpadu.

Dengan begitu, kata Yudha Dishub bisa memfasilitasi keberadaannya. Apalagi pengelolaan parkir tersebut bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar.

“Selama tidak ada surat resmi dan belum diputus boleh tidaknya pengelolaan parkir di Alun – Alun oleh pihak swasta, maka kami tidak akan membiarkan ada praktek parkir liar di sana,” kata Yudha kepada sejumlah media.

Dia menyampaikan, sebetulnya, Dishub punya rencana juga memberdayakan karang taruna dan linmas di kelurahan sekitar Alun – Alun, seperti di wilayah Kelurahan Ditotrunan, Jogoyudan dan Jogotrunan untuk pengelolaan parkir tapi tidak di badan jalan.

“Tapi mereka juga sama, tidak bisa langsung menangani parkir itu. Harus secara prosedural menyampaikan surat kepada Bupati. Kita pun, tidak bisa langsung menyetujui. Perlu ada pembahasan bersama Forum Lalu Lintas, mana saja lokasi yang memungkinkan dijadikan tempat parkir,” paparnya.

Seperti dikutip pada media online lokal, Ketua ormas Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Lumajang, Ikrok Mahmudi pernah menyapaikan kepada awak media jika dirinya telah berkirim surat kepada Bupati Lumajang terkait pengelolaan parkir di sekitar Alun – Alun.

“Suratnya sudah kita layangkan ke beliau. Tinggal menunggu jawaban beliau bagaimana. Yang ngurus soal ini Sekretaris PP. Biar satu pintu,” ujarnya kepada wartawan waktu itu.

Ikrok mengaku memberanikan diri berkirim Surat kepada Cak Thoriq, karena sebelumnya ada sinyal agar PP dan Banser membantu parkir yang ada di Alun – Alun.

“Pada bulan Desember 2018 lalu, pak Bupati (Cak Thoriq) menyampaikan agar PP dan Banser membantu menertibkan parkir di Alun – Alun agar tidak jadi parkir liar. Atas dasar itu akhirnya PP berkirim surat kepada beliau. Ini suratnya,” ujarnya lagi.

Ditanya mengapa PP sudah ikut terjun menangani parkir di Alun – Alun, sementara aturan main pengelolaannya belum ada, dengan diplomatis dia menyampaikan, ini persoalan kemanusiaan dan adanya iktikad baik dari PP berkirim surat kepada
Bupati.

“Pertimbangan kita dasar kemanusiaan saja. Mereka yang nangani parkir kan sudah terbiasa dan itu membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanya kita ajak agar tidak liar, mengenakan seragam PP dan menjadi anggota PP. Meskipun seragamnya bukan kita yang buatkan,” paparnya.

Dia juga menyampaikan, pengelolaan parkir Alun – Alun bila disetujui oleh Bupati, tidak serta merta ditangani PP sendiri, tapi juga Banser dan Herkules, yang kemungkinan juga ikut mengelola parkir Alun – Alun.

“Jadi nanti ada PP, dan Herkules. Kita petakan areanya mana saja,” ungkapnya berterus terang.

Dia mengaku sering mendapatkan laporan adanya penertiban dari Dishub terkait parkir Alun – Alun.

Reporter : Fuad
Editor : Amin
Publiser : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here