LUMAJANG, Rabu (7/3/2018) suaraindonesia-news.com – LUMAJANG, Rabu (7 Maret 2018) suaraindonesia-news.com – Plt. Bupati Lumajang, dr. Buntaran Supriyanto, M.Kes., tidak bisa menghadiri Rakornas Pencegahan Potensi Konflik Sosial (P2KS) di Jakarta, Selasa (6/3) kemarin.
Pasalnya, bersamaan dengan Rakor dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi di Grahadi Surabaya, Rabu (7/3) pagi.
Kabag Humas dan Protokol Setda Kab. Lumajang, Drs. Aziz Fachrurrozi, MM., yang mewakili Plt. Bupati, dalam pesan singkatnya menjelaskan, bahwa, penanganan konflik sosial di Indonesia saat ini menjadi hal yang krusial.
Untuk itu, perlu sinergitas di berbagai bidang, oleh karena itu Kementrian Dalam Negeri RI (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2018 yang diikuti oleh Bupati dan Walikota se Indonesia, di Aula Hotel Bidakara, Jakarta, tadi kepada media.
Rakornas tersebut mengambil tema “Sinegritas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Guna Mendukung Sukses Pilkada 2018 dan Persiapan Pemilu 2019”.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jendral TNI (Purn) Wiranto., yang membuka acara tersebut mengingatkan bahwa persatuan satu bangsa adalah hal yang mutlak, dan sangat dibutuhkan untuk menghasilkan tujuan nasional yang dikehendaki sesuai dengan undang-undang dasar, “bersatu berdaulat adil dan makmur”.
Baca Juga: PIH Mangkrak, Dinas Perdagangan Lumajang Data Sejumlah Pedagang
“Saat ini, Indonesia bukan lagi dihadapkan pada musuh yang bersenjata, namun ancaman baru dalam bentuk Proxy War, Narkoba, Radikalisme, Terorisme, dan Korupsi. Hal itu harus menjadi musuh bersama,” kata Azis menirukan apa yang disampaikan Wiranto.
Azis juga menyampaikan lagi bahwa kemajemukan bangsa selain anugrah juga berpotensi terjadi gesekan dan perlu disikapi secara serius apalagi dalam menghadapi tahun-tahun politik yang didalamnya sudah dilatar belakangi oleh demokrasi dan keterbukaan informasi media.
“Demokratisasi yang kita jalani berada dalam suatu situasi keterbukaan informasi melalui berbagai bentuk media, kita harus bisa menganilisa mana peluang yang berpotensi konflik apalagi ditahun politik,” ungkapnya.
Terlebih, Menkohukam juga menyampaikan pesan Presiden RI, Ir. Joko Widodo “Jangan sampai tahun politik ini menjadi traumatik bangsa”.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo berharap, Rakornas tersebut mampu menghasilkan sebuah strategi untuk mengantisipasi konflik sosial yang akan terjadi menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Ia juga menyampaikan tahapan pemilu sudah dilakukan mulai bulan ini, diawali dari verifikasi partai yang akan mengikuti pemilu.
Mendagri juga menghimbau agar pemerintah baik tingkat provinsi maupun daerah tetap melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat untuk melakukan pencegahan potensi konflik sampai tingkat RT.
Rakornas tersebut ditujukan guna mewujudkan, meningkatkan koordinasi dan keterpaduan serta singritas antara unsur pemerintah untuk menindak lanjuti langkah penanganan konflik potensi yang diperkiran menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Harapannya hasil dari Rakor tersebut membangun kesemapahan dan kesamaan visi dan misi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan konflik sosial serta terciptanya kordinasi dan hubungan antara tim terpadu.
Plt. Bupati Lumajang hadir bersama Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab.Lumajang, Drs. Aziz Fachrurrozi, M.Si yang hadir bersama Kepala Badan Kesbangpol Lumajang Ir. Suyanto.
Reporter : Achmad Fuad Afdlol
Editor : Agira
Publisher : Tolak Imam
