PROBOLINGGO, Rabu (6/2/2019) suaraindonesia-news.com –
Menjadi orang nomor satu di Kota Probolinggo merupakan amanah dari masyarakat yang mempercayakan dirinya untuk memimpin masyarakat dan mewujudkan Kota Probolinggo kedepannya menjadi lebih baik.
“Dalam 5 tahun kedepan, kami akan meneruskan program pemimpin lama yang belum terlaksana,” kata Habib Hadi Zainal Abidin, Walikota Probolinggo, usai acara serah terima jabatan (Sertijab) yang digelar di gedung Widyaharja jalan Panjaitan kota Probolinggo, Rabu (6/2/2019).
Disamaping meneruskan program pemimpin lama yang belum terlaksana, Walikota Habib Hadi Zainal Abidin dan Wakil Walikota HMS Subri yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat ini akan benahi kesehatan dan kualitas SDM (sumberdaya manusia) masyarakat Kota Probolinggo.
“Pendidikan dan kesehatan akan terus ditingkatkan, karena hal ini merupakan dasar menuju masyasarakat Probolinggo lebih berkualitas dan sejahtera,” terangnya.
Untuk itu Walikota Habib Hadi akan terus blusukan ke daerah-daerah, terutama pinggiran. Karena dengan cara tersebut akan dapat mendengar dan melihat secara langsung keluhan masyarakat.
“Dengan blusukan, kami dapat mendengar, dan melihat langsung, kekurangan dan keluhan masyarakat Kota Probolinggo. Dengan begitu pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh bisa tercapai,” ujar mantan anggota DPR RI yang akrab disapa dengan sebutan Habib Hadi ini.
Saat ditanya program 100 hari kerja menjabat Walikota Probolinggo, Habib Hadi kepada wartawan mengatakan, bahwa dalam 99 hari awal masa kerjanya akan fokus, terhadap pembenahan sektor pendidikan dan kesehatan.
Saat disinggung terkait PTT dan GTT yang belum mendapat SK Walikota, ia mengatakan secara bertahap akan segera menetapkan status pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap (PTT/GTT) di Kota Probolinggo dengan SK Walikota.
“Karena ini merupakan salah satu program kami”, terangnya.
“SK Walikota, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memotivasi para GTT / PTT agar meningkatkan kinerjanya”, tambahnya.
Menurut Habib Hadi, sudah menjadi keharusan untuk meningkatkan kesejahteraan GTT dan PTT melalui SK Walikota atau dengan undang-undang yang berlaku lainnya.
“Karena tanpa kesejahteraan, tidak mungkin program pendidikan gratis dan lainnya bisa terwujud dengan baik,” tandasnya.
Reporter : S Widjanarko
Editor : Amin
Publisher : Imam
