Infrastruktur Proyek Pelebaran Jalan di Poso Diduga Jadi Penghambat Pertumbuhan Ekonomi

Proyek Poso

Reporter: Erlangga

Sulteng, Kamis (24/11/2016) Suara Indonesia-news.com – Pembangunan infrastruktur yang tidak merata menjadi salah satu penghambat kegiatan usaha. Demi mendukung prioritas nasional yang tercantum dalam Masterplan percepatan serta peluasan pembangunan ekonomi indonesia (MP3EI) kualitas infrastruktur harus diperbaiki. Akan tetapi cukup disayangkan ketika pemerintah mengambil kebijakan dengan menaikan anggaran daerah berbanding terbalik dengan kualitas infrastruktur yang dibangun.

Hal itulah yang terjadi atas dugaan adanya penyimpangan pada sektor proyek pelebaran jalan Trans antara poso menuju desa taripah terus menuai sorotan dari berbagai kalangan utamanya pengguna transportasi.

Jamaludin seorang sopir angkutan yang keseharianya melintas di jalan tersebut mengatakan, proyek yang dikerjakan sejak 2014 berbandrol miliaran rupiah tersebut diduga peningkatan anggaranya ternyata tidak ditunjang dengan peningkatan kualitas infrastruktur, karena menurutnya proyek pelebaran jalan di daerahnya tersebut diduga terjadi penyimpangan.

“Seperti yang terjadi di jalur Desa Salomati menuju morowali. Ada beberapa proyek yang dikerjakan seperti Jembatan Salomati yang memakan waktu cukup lama dimana proyek tersebut pernah terjadi pembiaran yang cukup lama. Begitu juga dengan dengan proyek pelebaran jalan yang di kerjakan asal jadi,” paparnya.

Pasalnya, pinggiran jalan yang bertebing setelah di perlebar tanpa dibuat katingan sehingga tidak jarang sering terjadi kelongsoran. Akibatnya mengganggu pengguna jalan karena banyaknya batu yang jatuh serta tanah bercampur pasir menggenangi badan jalan.

“Yang lebih mengherankan lagi jalan yang belum lama di buat sudah mulai retak dan berlubang, sehingga dipastikan bahwa mutu dan kualitas infrastruktur jalan yang dibangun cukup memperhatinkan. Apa gunanya anggaran besar kalau fakta dilapangan ternyata kualitas dan mutu tidak menjamin pengguna transportasi jalan,” tuturnya.

Keluhan yang sama disampaikan sopir bus Makassar poso Aliudin kepada reporter Suara Indonesia mengatakan, ia berharap kepada pemerintah untuk meninjau kembali termasuk melakukan pengawasan secara reile.

“Kami menduga peningkatan anggaran yang tidak sesuai dengan kualitas infrastruktur tentunya mengarah kedalam dugaan korupsi dikalangan instansi terkait,” ujarnya.

Penyalagunaan anggaran belanja khususnya pengadaan barang dan jasa merupakan bentuk korupsi karena sudah menyimpang dari perpres no 54 tahun 2010 sehingga diduga stakeholder tidak memiliki atau mempelajari secara rinci perpres no 54 tahun 2010 sebab banyak perbedaan serta prinsip dengan keppres no 80 tahun 2003. Sehingga berdampak pada nilai jeblok karena menurunkan nilai proyek kontruksi sebesar lima sampai dua puluh persen dari anggaran proyek. Walaupun adanya peningkatan pada sisi anggaran sudah diberikan oleh pemerintah pusat.

Sayangnya, dilapangan masih banyak kualitas infrastruktur yang tingkat kerusakannya cukup tinggi. Penciptaan pertumbuhan ekonomi tidak produktif lagi, pasalnya sudah jelas faktor dugaan korupsi dikalangan instansi memperburuk kinerja investasi.

Tentunya modus seperti ini bermacam macam, yang lebih sering dilakukan oleh pelaksana proyek yang dengan sengaja menyuap pejabat publik dengan komisi balas jasa yang diberikan oleh pemenang tender proyek infrastruktur sehingga dapat mengorbankan mutu serta kualitas proyek yang dibangun.

Menurut ketua DPW LP-Tipikor RI Sulut Amir Pontoh, permainan yang di katagorikan korupsi tersebut dapat menyebabkan peningkatan belanja pemerintah disektor infrastruktur bisa jadi meningkat ke indikasi penggelembungan nilai kontrak proyek nantinya sebagai sumber dana korupsi.

“Biasanya modus seperti ini bisa jadi dikatakan grand corruption atau political corruption, artinya korupsi yang sudah pada tingkat level pengambilan kebijakan para elite politik lokal,” katanya.

Seharusnya menurut Amir, audit terhadap proyek jangan hanya dari kalangan instansi pemerintah saja, akan tetapi mesti harus melibatkan pihak ketiga yang bukan dari pemerintah (non pemerintah), agar dapat meminimalisir peluang pada bentuk kecurangan yang bisa menjadi peluang korupsi nantinya.

“Apa gunanya menghambur-hamburkan anggaran hingga mencapai miliaran rupiah kalau fakta dilapangan ternyata kualitas infrastruktur makin menurun alias amburadul. Akan tetapi bilamana anggaran proyek digunakan sebagaimana mestinya kemungkinan infrastruktur akan mencapai kualitas bagus dan tentunya ekonomi akan tumbuh dengan baik bilamana itu bisa dijalankan, bukan manufacturingnya jalan ditempat,” bebernya.

Amir pontoh meminta kepada pihak kepolisian dan kajari segera menindak tegas bagi oknum yang sudah jelas terlibat dalam penyimpangan dana proyek nasional di poso. Tukasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here