BLORA, Minggu (08/02) suaraindonesia-news.com – Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jepon Seso 1, Kabupaten Blora, terus menuai kritik tajam. Kali ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blora angkat bicara mengenai dugaan kelalaian operasional dan standarisasi dapur yang dinilai jauh dari layak.
Ketua HMI Blora, Agung, mengungkapkan bahwa rentetan persoalan yang muncul ke publik belakangan ini merupakan indikasi adanya masalah serius dalam tata kelola program.
Kritik ini mencuat menyusul temuan buah yang diduga busuk dalam menu yang dibagikan kepada penerima manfaat pada Selasa (3/3) lalu. Selain itu, fasilitas krusial seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) diketahui belum terpasang di lokasi dapur MBG tersebut.
“Sebenarnya kita bisa menilai sendiri siapa yang paling diuntungkan dari pelaksanaan program MBG ini. Masih banyak dapur yang belum memenuhi standar operasional, termasuk kewajiban adanya fasilitas IPAL. Padahal itu wajib,” tegas Agung saat dikonfirmasi, Jumat (6/3/2026).
Agung juga merinci sejumlah keluhan masyarakat yang masuk, mulai dari rendahnya kualitas nutrisi hingga makanan yang dianggap tidak layak konsumsi.
“Persoalan MBG mulai dari menu kualitas rendah, makanan basi, buah busuk, hingga roti berjamur menunjukkan adanya kelalaian. Ini bisa jadi bentuk ketidakprofesionalan atau bahkan kesengajaan yang terstruktur dari pihak pengelola dan pengawasan,” tambahnya.
Menanggapi polemik tersebut, pihak pengelola SPPG Jepon Seso 1 memberikan klarifikasi terkait belum tersedianya fasilitas pengolahan limbah di lokasi. Melalui pesan singkat, pengelola menyatakan bahwa perangkat IPAL sebenarnya sudah tersedia, namun terkendala waktu pemasangan.
”IPAL sudah ada, tinggal pemasangan nanti saat waktu libur agar tidak mengganggu operasional. Banyak dapur lain yang malah belum ada IPAL, silakan dicek,” tulis perwakilan pengelola, Kamis (5/3/2026).
Sebelumnya, tim media sempat mencoba melakukan konfirmasi langsung ke lokasi SPPG Jepon Seso 1. Namun, gedung tersebut terpantau kosong tanpa penjagaan dan pihak terkait tidak menjawab panggilan telepon saat akan dimintai keterangan lebih lanjut di tempat.
HMI Blora mendesak agar pihak-pihak terkait, termasuk pengawas program, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh titik dapur MBG di Blora agar kejadian serupa tidak terulang dan hak masyarakat atas makanan bergizi benar-benar terpenuhi secara profesional.
