ACEH UTARA, Jumat (29/10/2021) suaraindonesia-news.com – Dana hibah penanggulangan bencana sumber bantuan Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPB) tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, sebesar Rp 16,5 milyar, Berdasarkan perencanaan, dana hibah Rp 16,5 milyar dipecah untuk 10 paket kegiatan pencegahan dan penanggulangan banjir, 10 paket tersebut telah ditender pada Agustus lalu, beserta daftar perusahaan pemenang.

Namun yang mengejutkan Pemkab Aceh Utara membatalkan hasil tender tersebut, pembatalan tender menuai berbagai macam spekulasi di kalangan kontraktor, politisi dan masyarakat Aceh Utara.

Sumber terpercaya media ini yang enggan namanya dipublikasikan mengatakan, pembatalan hasil tender kuat dugaan karena sarat kepentingan politik dan intervensi kekuasaan.

Sinyalemen tersebut di barengi pengunduran diri secara tiba-tiba kepala BPBD Aceh Utara, Zulkarnaini, padahal baru sebulan dilantik sebagai kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pengunduran diri Zulkarnaini ditengarai karena tidak mampu mengakomodir kepentingan pihak-pihak tertentu untuk memenangkan paket empuk tersebut.

“Kita sangat sayangkan pembatalan proyek tersebut, padahal Aceh Utara harus segera mendapatkan penanganan, mengingat Kabupaten Aceh Utara rawan bencana banjir,” terang sumber.

“Aceh Utara darurat banjir, jadi jangan karena tidak terakomodir kepentingan, rakyat yang menjadi korban,” cetusnya.

Menurutnya, pembatalan tender paket dana hibah tersebut menunjukkan kinerja BPBD sangat lemah dan tak profesional.

Plt Kepala BPBD Aceh Utara, Murzani, S.Sos. MT saat ditemui dikantor nya membantah tender proyek dana hibah dibatalkan.

“Bukan dibatalkan tapi di tender ulang,” tegas Murzani.

Murzani menjelaskan alasan ditender ulang karena ada beberapa pertimbangan secara teknis, pertama karena ada penyesuaian, yang kedua prediksi BMKG awal bulan November akan terjadi bencana banjir dan pertimbangan terakhir karena kepepet dengan waktu.