Hak Perlindungan Dan Hak Privasi Pasien Corona

oleh -139 views
Alvian Dwi Angga Wijaya, Fakultas Hukum UPN Jawa Timur

Penulis : Alvian Dwi Angga Wijaya
Fakultas Hukum UPN Jawa Timur

Baru-baru ini, dunia digemparkan oleh virus baru yang disebut Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Virus corona sendiri menyerang sistem pernapasan. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan (Ibu Kota Provinsi Hubei), Tiongkok pada Tahun 2019.

Virus Corona ini sangat berbahaya. Bahkan sangat cepat penyebarannya, dan virus corona ini sudah menjadi virus yang mendunia bahkan sudah sampai di Indonesia. Penderita yang terinfeksi corona dapat mengalami berbagai macam gejala. Di antaranya adalah sesak napas, batuk berdahak, pilek, bahkan kematian karena virus ini menyerang sistem pernafasan ( Paru paru ). Penularan virus ini bisa karena terkena percikan air liur dari orang yang tertular atau terinfeksi. Atau karena berkontak fisik dengan orang yang tertular atau karena memegang hewan yang tertular, virus ini tidak terbang melayang tetapi menempel, bisa di rambut dan badan. Cara mencegahnya adalah dengan sering mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer, menggunakan antiseptik dan masker,menghindari tempat tempat keramaian, menghindari kontak langsung dengan manusia maupun binatang tertular, Apabila tidak ada keperluan yang sangat urgen sebaiknya kita tidak keluar rumah, paling tidak kita memutus mata rantai penyebaran virus ini.

Di Indonesia sendiri virus corona sudah menjadi virus yang berstatus siaga satu. Maka dari itu kegiatan belajar mengajar di sekolah dari Paud sampai SMU dan yang sederajat bahkan perkuliahan diliburkan selama 14 hari ke depan. Tidak lain karena sangat berbahayanya dan cepatnya penyebaran virus corona.
Namun yang disayangkan dari sikap pemerintah, khususnya pernyataan dari Walikota Depok, Jawa Barat, yang telah mengungkap identitas pasien yang terpapar Covid-19. Padahal identitas pasien sangat privatif pelanggaran privasi. Walikota Depok tersebut mengungkap alamat tempat pasien penderita corona dan membeberkannya melalui media massa.

Kita tidak pernah tahu apakah pasien tersebut tertekan karena permberitaan media tersebut dan juga dampak dari lingkungan seperti kemungkinan respon negatif tetangga pada penderita corona tersebut. Hal tersebut merupakan hal yang tidak benar.

Maka dari itu pernyataan dari Walikota Depok tersebut harus diklarifikasi karena hak atas privasi telah diatur secara implisit pada pasal 28G ayat (1) UUD 1945, bunyinya : Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Dapat disimpulkan berdasar pasal 28G tentang hak privasi tersebut maka merupakan suatu sikap yang tidak semestinya apabila Walikota Depok mempublikasikan alamat serta keluarga pasien yang positif korona tersebut.

Selain hal tersebut, di Indonesia sendiri pada tanggal 22 Maret 2020 telah tercatat terdapat 514 orang yang positif korona bahkan diantaranya 48 orang telah meninggal, dan 29 pasien dinyatakan sembuh. Angka tersebut bisa terus bertambah apabila Pemerintah tidak mengambil langkah yang cepat dan tepat selain peran masyarakat yang harus peduli dan mengikuti ketetapan pemerintah karena tugas dan tanggung jawab negara/pemerintah adalah memenuhi hak atas kesehatan seluruh warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal tersebut telah diatur dalam Konstitusi Tertulis yaitu UUD 1945 yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang mengatur tentang kesehatan warga, yang berbunyi: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Semakin tingginya angka pasien positif corona membuat Presiden Joko Widodo mengeluarkan perintah untuk melakukan social distancing yaitu mengurangi aktivitas kegiatan di luar rumah, dan menjauhi keramaian atau kerumunan orang untuk memutus penularan corona atau Covid-19.

Presiden Joko Widodo juga memerintahkan untuk melakukakan pembelajaran melalui media online dan work from home untuk mengurangi kontak fisik agar penularan covid-19 tidak meluas. Hal tersebut sesuai dengan Konstitusi tertulis dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat 1 yaitu, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat”. Berdasarkan pasal 28C ayat 1 setiap warga negara Indonesia tetap mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan.

Dalam upaya menanggulangi Virus Corona atau Covid -19 pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya, dikutip dari Liputan6.com, 21 Maret 2020, TNI AU terbang ke Shanghai, Cina dengan menggunakan Hercules sebagai pesawat angkut berat C130 untuk menjemput alat kesehatan yang dibeli oleh pemerintah untuk menangani kasus Covid-19. Hal tersebut berdasarkan instruksi dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI. Pesawat Hercules tersebut akan mengangkut kebutuhan logistic seberat 9 ton, dan di perkirakan akan tiba di Indonesia pada tanggal 22 Maret 2020.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *