Reporter : Adi Wiyono
Kota Batu, suaraindonesia-news.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Batu tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu akan menyiapkan angggaran Rp 1 miliar atau 8 persen dari total angggaran Pilkada 2017 sebesar Rp 12,7 miliar untuk pengacara atau advokasi
Ketua KPU kota Batu Rochani saat ditemui di kantornya Jalan Raya Tlekung Kota Batu, Rabu (20/4/2016) mengatakan bahwa dari total anggaran pilkada 2017 itu Rp 12, 7 miliar. 8 persen atau Rp 1 miliarnya akan dialokasikan untuk biaya advokasi.
Sebab kata dia, seperti pengalaman pada Pemilihan Walikota dan wakil walikota Batu tahun 2012 lalu, KPU kota Batu telah menghabiskan biaya yang besar untuk advokasi terkait perselisihan hasil pemilu di tingkat Mahkamah Konstitusi.
Bahkan lanjutnya, mulai dari sengketa Pilkada, dugaan pelanggaran administrasi hingga perselisiahan hasil pemilu telah memerlukan proses dan waktu yang panjang, padahal sebelumnya KPU kota Batu tidak mengalokasikan anggaran sebanyak itu.
“Seperti pilkada 2012 lalu, bisa dikatagorikan kota Batu peraih rekor muri terkait sengketa Pilkada, maka dengan pengalaman seperti itu anggaran untuk advokasi Dasar dibesarkan, hal itu dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya gugatan dan sengketa pilkada” Jelas Rochani.
Anggaran Rp 1 miliar itu, ucap dia yang paling terbanyak menyerap angggaran adalah sengketa Pilkada, KPU kota Batu mengalokasikan anggaran Rp 400 juta, kemudian untuk konsultasi hukum KPU menganggarkan Rp 100 juta, sedang penyelesaian hukum pada tingkat Panwaslu, Kepolisian dan kejaksaan, KPU menganggarkan Rp 50 juta.
“Pelanggaran administrasi dan kode etik, penyelesaian melalui advokasi KPU mengalokasikan anggaran masing-masing Rp 100 juga dan RP 150 juta” ungkapnya
Namun dia berharap pada Pemilihan Walikota dan wakil walikota Batu yang akan digelar pada 15 Febuari 2017 mendatang tidak ada persoalan hukum sehingga anggaran Rp 1 miliar itu bisa ditekan seminim mungkin, dan dia juga berharap pada pelaksanaan Pilkada 2017 di kota Batu berjalan lancar, kota Batu tetap kondusif dan aman.
Menurut Rochani, biaya yang besar itu karena proses penyelesaian perselisihan sengketa Pilkada setidaknya akan dilakukan di lima peradilan yakni di peradilan umum dan peradilan khusus, Untuk peradilan umum gugatannya dilakukan di Pangadilan Negeri dan pengadilan Tinggi, sementara untuk peradilan khusus dilakukan Pada peradilan tata usaha Negara yakni melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).
