Gunakan Dana Desa Dengan Baik, Jika Ada Penyelewengan, Laporkan !!!

oleh
Bupati LIRA saat berfoto usai melakukan konsolidasi.

LUMAJANG, Senin (3/2/2020) suaraindonesia-news.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Lumajang, mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan Dana Desa (DD).

Yang mana selama ini, penggunaannya rawan untuk diselewengkan jika tidak diawasi secara intensif oleh semua pihak.

Hal ini disampaikan oleh Bupati LSM LIRA Kabupaten Lumajang, Angga Dhatu Nagara saat ditemui sejumlah wartawan di rumahnya, tadi siang.

“Hal ini kami lakukan agar penggunaan DD itu dapat dipergunakan sesuai dengan aturan dan tepat sasaran, yakni peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat desa,” katanya kepada sejumlah wartawan.

Banyaknya kucuran dana baik dari pusat, propinsi bahkan daerah sendiri untuk pihak Pemerintah Desa (Pemdes) inilah yang menurut Angga harus diawasi secara serius dan intensif.

“Ini dilakukan hanya untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan sapam penggunaan anggaran untuk masyarakat ini,” ujarnya lagi.

Disini masyarakat, kata Angga, juga bisa mengawasi, sejauh mana pengelolaan DD tersebut sesuai dengan rencana yang sudah di program kan sebelumnya.

“Kami awasi nanti bukan dalam hal penerimaannya, melainkan pada taraf implementasi alokasi anggarannya,” bebernya.

Terlebih lagi, menurut Angga, dari besarnya DD se Kabupaten Lumajang yang di kucurkan ini, harusnya bisa mensejahterakan seluruh masyarakat sesuai peruntukannya.

“Tahun 2020 Kabupaten Lumajang memperoleh dan sebesar Rp. 158 miliar lebih,” ungkapnya.

Dan untuk itu, setiap pihak desa sudah diwajibkan untuk membuat Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes). Dan LSM LIRA Kabupaten Lumajang akan secara berkala memonitoring dan mengevaluasi jika ada temuan-temuan yang mencurigakan.

Sedangkan ciri-ciri anggaran yang tidak transparan, bisa diketahui dari beberapa poin dibawah ini :

1. Tidak ada Papan Proyek.
2. Laporan Realisasi sama persis dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).
3. Lembaga Desa, pengurusnya Keluarga Kades semua.
4. BPD Mati Kiri alias Pasif alias Makan Gaji Buta.
5. KADES Pegang Semua UANG, Bendahara hanya berfungsi di Bank aja.
6. Perangkat Desa yang Jujur dan Vokal biasanya “dipinggirkan”.
7. Banyak Kegiatan Terlambat Pelaksanaannya dari Jadwal, Padahal Anggarannya Sudah Ada.
8. Musdes pesertanya sedikit. Maka yang hadir itu-itu aja dari tahun ke tahun. Yang kritis biasanya tidak diundang.
9. BUMDES Tidak Berkembang.
10. Belanja Barang / Jasa di MONOPOLI KADES.
11. Tidak ada sosialisasi terkait kegiatan kepada masyarakat.
12. PEMDES Marah ketika ada yang menanyakan Anggaran kegiatan dan Anggaran Desa.
13. KADES & PERANGKAT dalam waktu singkat, mampu membeli Mobil dan membangun rumah dengan harga/ biaya ratusan juta. Padahal sumber penghasilan TIDAK SEPADAN dengan apa yang terlihat sebagai pendapatannya.

Kalau sudah seperti diatas, laporkan kepada LSM LIRA Kabupaten Lumajang.

Reporter : Fuad
Editor : Amin
Publiser : Oca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *