ACEH UTARA, Rabu (12/10/2022) suaraindonesia-news.com – Kerap terjadi banjir yang menerjang sejumlah kawasan di Kabupaten Aceh Utara bahkan berimbas ke Kabupaten Aceh Timur beberapa tahun terakhir semakin parah dan meluas.
Penyebabnya diduga akibat dampak pembangunan bendunga atau waduk Keureutoe.
Masyarakat menilai, jika kondisi ini semakin parah. Dimana, terjadinya banjir berbanding terbalik terhadap salah satu tujuan pembangunan mega proyek nasional untuk mengatasi banjir sebagaimana di sampaikan Kementrian PUPR.
Diketahui, proyek bendungan atau waduk Keureutoe merupakan Program Strategis Nasional (PSN) Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang dibangun sejak tahun 2015 dengan menggelontorkan APBN sebesar Rp 2,68 triliun.
Proyek tersebut dilaksanakan secara bertahap melalui empat paket. Melalui kontraktor PT. Brantas Abipraya (Persero), PT. Pelita Nusa Perkasa (KSO) untuk paket 1, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk paket 2, PT. Hutama Karya-Perapen untuk paket 3, dan Abipura-Indra-Nusa, KSO untuk paket penyelesaian.
Azhar, Ketua Gerakan Rakyat Aceh Membangun (GRAM), menuding apabila kerap terjadi banjir beberapa tahun terakhir di sejumlah kawasan di Aceh Utara seperti Kecamatan Matang Kuli, Pirak Timue, Lhoksukon dan sumber petaka yang berasal dari proyek Bendungan waduk Keureutoe. Dimana, proyek tersebut berada di Kecamatan Paya Bakong Aceh Utara.
“Sejak di bangun bendungan, masyarakat sangat menderita harus menghadapi banjir setahun 2 kali, padahal sebelum adanya proyek tersebut kawasan ini jarang terjadi banjir, ini semakin parah dan meluas tuding aktivis muda yang berdomisili di Matang Kuli,” katanya pada media ini, Selasa (11/10) kemarin.
Menurut Azhar, di Aceh Utara malah sering terjadi banjir pasca di bangun waduk Keureuto tersebut, hal itu berbanding terbalik dari esensi pembangunan waduk. Dimana, pada dasarnya untuk mengatasi banjir sebagaimana yang disampaikan Menteri PUPR.
“Padahal salah satu tujuan di bangun waduk adalah untuk mencegah banjir, tapi kenyataan nya setelah ada waduk tersebut menjadi sumber bencana bagi masyarakat,” cetusnya.
Kejadian ini diduga karena tidak jelasnya proses perencanaan maupun dalam tahapan pelaksanan. Bahkan, Azhar menyebutkan proyek tersebut banyak berselemak masalah, seperti halnya sengketa lahan.
Terjadinya sengketa lahan, lanjutnya, disinyalir dipicu oleh oknum-oknum mafia yang berlindung di bawah ketiak penguasa untuk mencari keuntungan pribadi.
Ia juga menegaskan, Pemerintah Pusat dan daerah harus bertanggungjawab atas apa yang di rasakan penderitaan oleh masyarakat, yakni terjadinya kerugian harta benda karena terendam banjir.
“Setiap banjir masyarakat harus mengungsi, cukup banyak kerugian harta benda, hasil pertanian hampir panen dan korban lainnya. Pemerintah jangan hanya sekedar membawa beras, telur dan mie instan, tapi menyangkut kompensasi kerugian masyarakat Pemerintah tidak pernah di pikirkan,” tegas Azhar.
Untuk percepatan dan penyelesaian masalah, Azhar meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan langsung mencermati masalah tersebut.
“Kita mendukung setiap program Pemerintah yang pro rakyat, apalagi proyek bendungan atau waduk Keureuto untuk sumber air pertanian dan energi, akan tetapi dalam perencanaan dan pelaksanan tidak berdampak kerugian terhadap rakyat,” tegas Azhar.
Dikutip dari laman Kementrian PUPR pada 22 Mei 2022, Menteri PUPR Basuki Hadimoeldjono mengatakan, bahwa sungai Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara adalah penyebab utama terjadinya banjir pada Kota Lhoksukon dan sekitarnya.
“Sungai Krueng Keureuto tergolong dalam tipe cabang kipas dengan beberapa anak sungai. Terdapat 6 (enam) anak sungai yang memberikan kontribusi aliran ke dalam alur Krueng Keureuto, sehingga menyebabkan puncak banjir yang tinggi di daerah hilir,” kata Menteri Basuki.
Dengan kapasitas tampung 215,94 juta/m3, Bendungan Keureuto juga dirancang untuk memiliki tampungan khusus banjir sekitar 30,39 juta m3 atau sebesar 501,49 m3/detik, sehingga mampu mengurangi debit banjir sampai dengan periode ulang 50 tahun di Kawasan Aceh Utara.
Di samping itu, Bendungan Keureuto juga akan difungsikan untuk menyediakan air irigasi yang mampu mengairi lahan seluas 9.420 hektar yang terdiri dari intensifikasi Daerah Irigasi (DI) Alue Ubay seluas 2.743 hektar dan ekstensifikasi DI Pasee Kanan seluas 6.677 hektar.
Reporter : Masri
Editor : M Hendra E
Publisher : Nurul Anam
