ACEH UTARA, Sabtu (6/12) suaraindonesia-news.com – LSM Gerakan Rakyat Aceh Membangun (GRAM) mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam penanganan banjir yang merendam 27 kecamatan sejak 26 November 2024. GRAM menilai penempatan posko utama di Pendopo Bupati di Kota Lhokseumawe dinilai kurang efektif karena berada jauh dari kawasan terdampak langsung.
Pantauan di Lhoksukon menunjukkan aktivitas di Kantor Bupati Aceh Utara belum sepenuhnya berjalan normal. Gedung perkantoran tampak tanpa kegiatan pelayanan publik maupun rapat koordinasi penanganan banjir. Banjir dilaporkan hanya menggenangi halaman kantor dan tidak menyebabkan kerusakan berat pada ruangan utama.
Sementara itu, penanganan banjir saat ini dipusatkan di Pendopo Bupati Lhokseumawe yang menjadi lokasi rapat lintas instansi sekaligus sebagai posko logistik sementara. Kondisi tersebut menjadi sorotan karena posko berada di luar wilayah terdampak banjir.
Ketua GRAM, Muhammad Azhar, menyampaikan bahwa pusat komando penanganan bencana semestinya berada di Lhoksukon sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Utara. Menurutnya, kedekatan posko dengan wilayah terdampak menjadi faktor penting dalam mempercepat distribusi bantuan serta memaksimalkan koordinasi penanganan darurat.
“Posko utama seharusnya berada di pusat pemerintahan kabupaten agar koordinasi dan penyaluran bantuan lebih cepat menjangkau masyarakat terdampak. Situasi darurat membutuhkan keputusan tepat dan kehadiran pemerintah di lapangan,” ujar Azhar.
GRAM juga mengusulkan agar pemerintah membuka posko tambahan di wilayah barat dan timur Aceh Utara guna memperlancar distribusi logistik serta mempersingkat waktu tempuh penyaluran bantuan.
Dalam ketentuan penanggulangan bencana, termasuk dalam regulasi penyelenggaraan penanganan darurat, pusat komando idealnya ditempatkan di lokasi terdekat dengan titik bencana untuk memastikan respons tetap cepat dan terukur.
GRAM meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara segera mengoperasikan kembali Kantor Bupati di Lhoksukon sebagai pusat kendali penanganan pasca banjir. Kehadiran pejabat daerah dinilai dapat mempercepat pengambilan keputusan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Banjir kali ini menjadi ujian kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Masyarakat menantikan langkah nyata agar penanganan lebih maksimal dan Aceh Utara segera pulih,” pungkas Azhar.
