ACEH UTARA, Selasa (20/12/2022) suaraindonesia-news.com – Armada sampah yang akan mengatasi limbah sampah pasar dari beberapa kota Kecil Aceh Utara alami pemboikotan warga.
Puluhan ton sampah perhari akan menjadi masalah besar bagi kabupaten terkait. Jika tempat lintasan jalan menuju ke tempat pembuangan sampah di blokir dan armada itu tidak bisa melintas.
Puluhan masyarakat Kecamatan Lhoksukon berunjuk rasa, karena merasa ditipu janji manis tiap kampanye dan juga musrembang daerah, mereka memblokir jalan utama akses Buket Hagu – Lhokseuntang, hari ini.
Sekitar pukul 10.00 WIB puluhan aktifitas armada Sampah yang melintasi desa Buket Hagu-Lhokseuntang diboikot warga, armada-armada ini dilarang melintasi jalan karena kondisi yang rusak parah, tapi kunjung diperbaiki.
Para tokoh masyarakat terkait berkilah, masyarakat melarang armada sampah melintas karena jalan kabupaten penghubung delapan desa tersebut rusak parah ditambah lagi musim penghujan selama beberapa bulan ini, sehingga memperparah kerusakan jalan tersebut.
“Jalan kami rusak parah, nggak kunjung diperbaiki, Cuma janji-janji manis legislatif dan pemerintah aja, kini nyaris jalan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan roda empat,” koordinator aksi, Alauddin selaku koordinator aksi, Senin (20/12).
Alauddin atau yang akrab disapa Idhien mengatakan, jalan tersebut terpaksa ditutup mengingat kondisinya sudah rusak parah. Kata dia, jangankan roda empat, ruda dua pun nyaris tidak bisa melalui jalan milik Pemda Aceh Utara ini.
Menanggapi pemblokiran jalan tersebut Muspika Plus dan Kabid Jalan PUPR Kabupaten Aceh Utara langsung membuat audiensi di lokasi kejadian, kepada desa (Geuchik) delapan desa di kecamatan itupun angkat bicara, antaranya Geuchik Buket Hagu, Lhokseuntang, Teupin Keube, Ule Gunong, Seuneubok Dalam, Blang Rubek, Mata Ie dan Mata U.
Pada kesempatan itu, mereka mendesak pemerintah dalam beberapa hari ini harus segera membangun jalan penghubung yang sudah rusak parah itu. Selain itu, pemerintah juga pada tahun 2023 ini harus mengalokasikan anggaran daerahnya untuk memperioritaskan pembangunan jalan tersebut.
“Jika pun permintaan kami tidak digubris, maka kami akan melakukan aksi turun ke jalan kembali,” timpal Alauddin.
Salah satu Geuchik Lhoksukon mengatakan, persatuan tokoh masyarakat telah berupaya untuk mengantisipasi kerukasan jalan. Namun,beberapa factor utama yang menyebabkan ketegangan masyarakat berinisiatif jalan tersebut diblokir.
“Kita tidak sepenuhnya menyalahkan anggaran pemerintah, kita akui pemerintah ada upaya. Tapi dalam hal ini kami juga mengetahui pemerintah tidak ada ketegasan. Dimana pelaku usaha sawit, galian C dan perusahaan sawit tidak ada kontribusi sama sekali, mereka hanya menikmati sarana dari pemerintah, sedangkan yang menyebabkan kehancuran jalan ini mereka juga,” kata Syamsul Arifin, Geuchik Buket Hagu.
“Kami meminta muspika, mereka (Pelaku usaha) segera dipanggil,” lanjutnya.
Cak Ipin juga menjelaskan, sejauh ini para tokoh masyarakat setempat juga telah mencoba melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat, agar peningkatan infrastruktur di tempat mereka layak.
“Kami merogoh dana pribadi juga, berusaha untuk mencapai pembangunan jalan dan infrasruktur bagi masyarakat kami. Tapi, tanpa ketegasan pemerintah daerah, ini akan sia-sia. Para pengusaha sawit dan galian C ini menyebabkan kehancuran cepat bagi jalan masyarakat, dimana tonase mereka diluar batas kemampuan jalan,” terangnya.
“Atas keluhan warga, maka kami audiensikan hal tersebut ke pemerintah daerah, Muspika dan pihak pihak dinas PUPR, guna mencari solusi tentang masalah ini,” pungkas pria yang lebih kerap disapa Cak Ipin lebih lanjut.
Setelah membahas beberapa persoalan, melalui sebuah janji tertulis bermaterai 10.000 disaksikan oleh para Geuchik yang hadir serta Muspika, perwakilan dinas PUPR mengatakan pembangunan jalan itu akan diperioritaskan pada anggaran 2023 mendatang. Dan aktifitas jalan kembali dinormalkan.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Edi Anwar, ST kepada wartawan mengatakan, sebelumnya juga telah mendapatkan tanggapan masyarakat terhadap jalan tersebut dan telah menjadwalkan perbaikan secara swadaya.
“Dinas saat ini sedang krisis anggaran. Namun, kita juga perlu mempertanyakan anggaran sebesar 65 Miliar untuk apirasi dewan dibawa kemana, kenapa tidak dikapasitasi pada pembangunan masyarakat seperti infrastruktur jalan. Persoalan ini hanya kami yang disalahkan, padahal kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk pembangunan Aceh Utara,” pungkas Edy.
Reporter : Efendi Noerdin
Editor : M Hendra E
Publisher : Nurul Anam
