JAKARTA, Minggu (01/02) suaraindonesia-news.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) sebagai upaya mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, tersebut difokuskan pada evaluasi capaian program ILASPP sepanjang tahun 2025 serta percepatan penyusunan peta skala 1:5.000 yang menjadi dasar utama penyusunan RDTR.
Dalam arahannya, Menteri Nusron menjelaskan bahwa ketersediaan peta skala besar masih menjadi tantangan dalam percepatan penyusunan RDTR di berbagai daerah. Ia menyebutkan, hingga 2024, peta skala 1:5.000 baru rampung untuk wilayah Pulau Sulawesi dan baru dapat dimanfaatkan pada pertengahan 2025.
“Pada tahun 2024, kita baru menyelesaikan peta 1:5.000 untuk Pulau Sulawesi, di mana baru bisa dipergunakan pada pertengahan 2025. Sekarang kita mendengarkan pekerjaan tahun 2025, karena kita dikejar target penyusunan RDTR,” ujar Nusron.
Menurutnya, peta skala 1:5.000 memiliki peran strategis karena mampu menampilkan detail batas persil, jaringan jalan, sungai, sempadan, serta bidang-bidang lainnya secara akurat. RDTR yang disusun berbasis peta tersebut selanjutnya menjadi dasar penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) hingga perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Belum adanya peta 1:5.000 ini yang masih menjadi kendala pemerintah daerah dalam penyusunan RDTR,” terang Nusron.
Program ILASPP sendiri mulai dilaksanakan pada Agustus 2025 setelah loan agreement disahkan oleh World Bank. Pelaksanaan program ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada tahun 2026, ILASPP juga direncanakan melibatkan Kementerian Transmigrasi untuk membantu penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan transmigrasi.
Dalam rakor tersebut, Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian ATR/BPN dalam penyelesaian Hak Pengelolaan (HPL) Program Transmigrasi Tuntas. Selain itu, pada 2025, Kementerian Transmigrasi bersama Kementerian ATR/BPN telah melakukan inventarisasi sekitar 300 hektare tanah transmigrasi yang kemudian dilakukan valuasi oleh Kementerian Keuangan dengan nilai hampir Rp3 triliun.
“Oleh karena itu, ketika kami dilibatkan dalam ILASPP ini, tentu kami sangat senang sekali karena nanti ini akan membantu kami dalam menyelesaikan tumpang tindih lahan, dan juga meningkatkan valuasi tanah,” ujar Iftitah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Kemendagri, BIG, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Kehutanan. Ke depan, rapat lanjutan akan kembali digelar untuk membahas lebih rinci pelaksanaan ILASPP pada tahun 2026.
