Gaungkan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Kunjungi Lapas Gunungsitoli

Foto bersama petugas BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli dengan pegawai lapar kelas IIB Gunungsitoli

GUNUNGSITOLI, Selasa (18/6/2019) suaraindonesia-news.com – Kunjungi Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, BPJS Kesehatan mensosialisasikan Program JKN-KIS kepada Pegawai Lapas. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Lapas, Kepala Bidang Kepesertaan dan Perluasan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli, Staf Komunikasi Publik BPJS Kesehatan, dan pegawai Lapas Kelas IIB Gunungsitoli.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi secara langsung kepada peserta JKN-KIS sehingga peserta memiliki informasi yang merata dan tepat. Kegiatan ini juga merupakan upaya dari BPJS Kesehatan untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi terbaru seputar program JKN-KIS, Selasa (18/06)

Pada Sambutannya, Kepala Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, Moh. Ilham menyampaikan terimakasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli atas kunjungannya dan menyampaikan bahwa pihaknya mendukung Program JKN-KIS.

“Kami berterima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli yang telah berkenan hadir memberikan sosialisasi kepada pegawai di lapas ini. Perlu kami sampaikan bahwa di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, ada 52 orang jumlah pegawai yang aktif dan sepemantauan saya semua pegawai telah memiliki kartu JKN-KIS,” tuturnya saat memberi sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi.

Ia juga menyampaikan, kedepannya jika ada pegawai baru dikantornya, maka akan di himbau untuk segera mengurus kartu JKN-KIS.

“Pada prinsipnya kami mendukung dan memahami akan pentingnya program JKN-KIS ini,” ujarnya.

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta (KPP), Renniala Bondar menyampaikan bahwa pihaknya berterima kasih atas sambutan dan pemberian izin sosialisasi kepada BPJS Kesehatan.

Dalam pemaparan materinya Renniala menyampikan, bahwa kepesertaan JKN-KIS bersifat wajib bagi setiap orang yang berada di Indonesia, termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia minimal 6 bulan.

“Menjadi peserta JKN-KIS merupakan kewajiban bagi setiap orang yang berada di Indonesia, hal tersebut telah di atur dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan. Kewajiban ini bertujuan agar setiap masyarakat Indonesia memiliki Jaminan Kesehatan bagi dirinya dan keluarga,” terangnya kepada peserta sosialisasi.

Lebih lanjut Renniala menyampaikan bahwa untuk pegawai negeri sipil, kelas perawatan akan disesuaikan dengan golongannya.

“Bagi PNS yang berstatus golongan I dan II maka kelas perawatannya adalah kelas II. Sedangkan untuk golongan III dan IV, akan mendapatkan perwatan kelas I. Untuk besaran iurannya bagi peserta JKN-KIS yang berstatus PNS adalah sebesar 5 persen dari gaji pokok, dengan pembagian 3 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan 2 persen dari peserta. Iuran tersebut telah mengcover Suami/isteri pekerja dan 3 orang anak. Perlu kami tegaskan, bahwa bagi suami isteri yang masing-masing berstatus sebagai pekerja, harus terdaftar secara terpisah atau tidak saling menanggung, sehingga prinsip gotong royong yang telah dibangun selama ini dapat terlaksana,” tutup Renniala.

Reporter : Topan
Editor : Amin
Publisher : Imam


Warning: A non-numeric value encountered in /home/suaraindonesia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here