Gara-Gara Video, Kisruh Dua Pengusaha Property Kembali Mencuat

oleh -509 views
Kahar Juli, Kuasa Hukum H. Jamri.

BALIKPAPAN, Selasa (7/7/2020) suaraindonesia-news.com – Kisruh antara dua pengusaha property H. Jamri selaku Direktur Utama PT. Borneo 86 dan mantan Direktur operasionalnya kembali mencuat.

Kisruh keduanya kembali mencuat sejak beredarnya video statement mantan Direktur Operasionalnya, Suhardi Hamka, yang saat ini sedang menjalani proses hukum di Polda Kaltim terkait persoalan dengan PT Borneo 86 sejak tiga tahun lalu.

Suhardi Hamka yang saat ini menjadi Direktur Utama PT Lidia & Dandy yang juga merupakan perusahaan property di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, membuat statement melalui video berdurasi 13 menit 59 detik. Statement dalam video itu terkait persoalan keduanya, dan di anggap mencemarkan nama baik PT. Borneo 86.

Menanggapi beredarnya video tersebut, Direktur Utama PT. Borneo 86 H. Jamri, melalui kuasa hukumnya Kahar Juli, SH angkat bicara, kisruh internal yang terjadi sejak tahun 2017 lalu hingga saat ini masih dalam proses hukum. Namun statement yang dilakukan Direktur Utama PT Lidia & Dandy melalui tayangan video tersebut di anggap mencemarkan nama baik perusahaan milik kliennya itu.

“Dalam video itu selain mencemarkan nama baik perusahaan klien kami, juga dikaitkan dengan hubungan keluarga. Padahal, diantara keduanya sama sekali tidak ada hubungan darah (keluarga), hanya kesukuan saja. Tidak ada itu hubungan keluarga,” ucap Kahar Juli saat ditemui media ini di Kantor PT. Borneo 86 di perumahan BDS II, Balikpapan, pada Senin, (6/7/2020).

Kahar mengatakan, hal tersebut harus diluruskan, mengingat isu yang beredar dilua kisruh diantara keduanya tidak di selesaikan dengan kekeluargaan.

“Jadi, kami luruskan isu terkait keduanya, antara H. Jamri dan Suhardi tidak ada kaitan keluarga. Karena hal ini berkaitan dengan usaha milik klien kami, maka kami tegaskan tidak ada hubungan keluarga. Saya minta kepada Dirut PT. Lidia & Dandy untuk tidak membawa nama keluarga dalam kasus ini,” tegas Kahar.

Kahar mengungkapkan, terkait masalah konsumen di Perumahan Batakan Asri II milik PT. Lidia & Dandy seperti dalam video itu tidak ada hubungannya dengan PT. Borneo Delapan Enam. Karena dalam video itu terkait dengan tanggung jawab masalah konsumen dibebankan kepada perusahaan milik kliennya.

“Selama beberapa hari ini, akibat statement dalam video yang dilakukan Suhardi Hamka, ada konsumen mendatangi klien kami mempertanyakan statement Suhardi Hamka dalam video itu. Tapi sudah kami jelaskan kepada mereka, sehingga mereka paham bahwa statement itu tidak ada hubungannya dengan PT. Borneo 86,” jelasnya.

Terpisah, salah satu penghuni Perumahan Batakan Asri II Nur Yuliana Ningsih mengatakan, kedatangannya ke Kantor PT. Borneo 86 untukm mempertanyakan statement dalam video oleh Dirut PT. Lidia & Dandy tersebut.

“Saya datang untuk meminta klarifikasi video dari pak Suhardi yang mengatakan bahwa pak H. Jamri selaku Dirut PT. Borneo 86 bertanggung jawab atas sertifikat di Perumahan Batakan Asri II. Jadi, saya datang kesini meminta klarifikasi saja, apakah pernyataan pak Suhardi benar apa enggak,” ujarnya.

“Saya sudah mendapatkan penjelasan secara detail dari pihak PT. Borneo 86 bahwa PT. Borneo 86 dan PT. Lidia & Dandy sudah tidak kerja sama lagi sejak bulan Februari tahun 2017,” tambahnya.

Menurut Nur Yuliana, dirinya datang untuk mempertanyakan kepastian sertifikat rumahnya. Karena semenjak membeli rumah tersebut dengan cash sejak tahun 2017 yang lalu belum menerima sertifikat.

“Sejak saya beli rumah dari tahun 2017 yang lalu sampai sekarang belum menerima sertifikat, janjinya pak Suhardi waktu saya beli rumah itu hanya 2 tahun. Kemudian saya di datangi pihak bank, setelah saya konfirmasi terkait hal itu kemudian di terbitkan lagi Addendum selama 5 tahun. Jadi totalnya 7 tahun, di janjikan sertifikat baru bisa terbit,” jelasnya.

Ia pun merasa khawatir sejak mengetahui Dirut PT. Lidia & Dandy itu menjadi tersangka dalam dugaan kasus penggelapan dalam jabatan dan pencemaran nama baik atas laporan Dirut PT. Borneo 86.

“Saya hanya khawatir terkait sertifikat itu, karena saya membeli rumah bukan dengan uang sedikit. Hal ini harus segera saya bicarakan dengan keluarga, karena saya juga merasa khawatir menunggu 5 tahun kedepan untuk mendapatkan sertifikatnya. 5 tahun adalah waktu yang cukup lama. Apalagi pak Suhardi sudah menjadi tersangka,” tutupnya.

Reporter : Fauzi
Editor : Amin
Publisher : Ela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *