Reporter: Liq
Sumenep, 23/08/2016 (Suaraindonesia-news.com) – KH. A. Busyro Karim Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengakui akan opini Dari hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Kabupaten yang ia pimpim pada tahun ini, yaitu anggaran tahun 2015 belum meraih Wajar Tampa Pengecualian (WTP).
Hah itu disadari Busyro karena pegelolaan aset Pemkab yang masih dipenuhi lubang-lubang permasalahan.
Selain itu belum didapatkannya opini WTP yakni karena ada faktor lain yang memicu nilai mines dari BPK, diantaranya seperti proses pengelolaan administrasi pemkab dan keuangan yang masih kurang baik.
Sebelumnya megenai perda pernyataan modal pihaknya mengaku sudah diajukan ke DPRD dan sudah dibahas tinggal paripurna saja, tapi opini dari BPK itu keluar sebelum perda di ketok.
“Itu juga yang menjadi kendala kenapa Kabupaten Sumenep tidak mendapat WTP,” jelas Bupati Sumenep, A. Busyro, Selasa (23/8/2016).
Berkenaaan dengan aset juga, sambungnya, Sumenep ini merupakan kabupaten yang luas dan banyak yang masih bermasalah.
“Seperti gedung sekolah, puskesmas di desa-desa yang berdiri di tanah konflik, itu yang menjadi kendalah,” tuturnya.
Ia menambahkan, hal itu sebabnya merupakan kendalah klasik, namun pihaknya sudah berupaya untuk membenahi, tetapi karena begitu luas wilayahnya, maka selesai satu muncul permasalahan serupa di tempat lain.
“Tetapi untuk tahun yang akan datang kita sudah menargetkan untuk meyelesaikan permasahan itu secara meyeluruh sehingga bisa mendapatkan opini WTP dari BPK, doakan saja yah,” tukas mantan ketua DPRD Sumenep dua priode itu.