BALIKPAPAN, Senin (9/3) suaraindonesia-news.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balikpapan, H. Haris, menuntut transparansi penuh terkait mandeknya proyek pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Sayang Ibu di Balikpapan Barat.
Fraksi PDI Perjuangan pun secara resmi telah melayangkan surat usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) sejak 22 Januari 2025 lalu.
H. Haris mengungkapkan bahwa usulan Pansus ini didorong oleh keresahan atas progres pembangunan yang sangat jauh dari target. Dari total anggaran sekitar Rp106 miliar, proyek tersebut seharusnya sudah rampung 100 persen pada Desember 2025. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan capaian yang sangat minim.
“Progresnya hanya mampu diselesaikan 17 persen oleh pihak kontraktor pelaksana, sementara anggaran tahap awal sudah ditarik sebesar 20 persen. Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kami,” ujar H. Haris, kepada awak media diruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Balikpapan, pada Senin, (9/3).
Ia menegaskan bahwa DPRD telah menjalankan fungsinya dalam mengesahkan program dan anggaran yang telah direncanakan pemerintah kota sejak tiga tahun lalu. Namun, kegagalan eksekusi ini dinilai sangat merugikan masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan.
Langkah pembentukan Pansus ini tidak hanya datang dari PDI Perjuangan. H. Haris menjelaskan bahwa Fraksi PKB dan Nasdem serta Gerindra juga telah mengusulkan. Dari total enam fraksi di DPRD Balikpapan, empat di antaranya telah sepakat untuk menggali akar persoalan proyek ini.
“Sebenarnya satu fraksi saja sudah sah mengusulkan Pansus, apalagi ini empat fraksi. Bahkan tiga di antaranya diwakili oleh unsur Wakil Ketua DPRD. Sekarang keputusannya tinggal menunggu dari Ketua DPRD Balikpapan,” tegasnya.
H. Haris juga memberikan peringatan keras terkait kelanjutan penganggaran proyek ini. Tanpa adanya kejelasan melalui Pansus, Fraksi PDI Perjuangan merasa ragu untuk memberikan persetujuan kembali pada pembahasan anggaran di masa mendatang.
“Jika Pansus ini tidak berjalan, bagaimana pemerintah bisa memberikan kepercayaan kepada kami? Kami merasa ragu jika nanti diminta menyetujui anggaran pembangunan kedua kalinya, sementara yang pertama saja tidak berjalan benar. Kami tidak akan berani ikut memutuskan jika persoalannya belum jelas,” ungkapnya.
Melalui Pansus ini, ia menegaskan bahwa pihaknya ingin mengkaji ulang apakah ada kesalahan dalam perencanaan atau kendala teknis lainnya yang menyebabkan proyek tersebut gagal total.
H. Haris menekankan bahwa transparansi adalah kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan DPRD tetap terjaga.
“Pansus ini tujuannya untuk mengetahui ada apa, kenapa proyek itu gagal, dan apa kendalanya. Kita harus gali secara mendalam agar jelas akar persoalannya,” pungkasnya.
