Sumenep, suaraindonesia-news.com – Kegiatan reses atau serap aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menelan anggaran Rp 800 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk periode bulan Juni dan Juli.
Sekalipun demikian, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan reses dituding belum mampu meningkatkan produktifitas anggota parlemen dalam menampung aspirasi konstituen untuk masing-masing daerah pemilihan (dapil).
Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM), Asep Irama mengatakan bahwa rendahnya kegiatan reses yang dilaksanakan anggota dewan, merupakan bukti nyata lemahnya political will mereka dalam memperjuangkan janji-janji politik sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg).
“Padahal UU MD3 (MPR, DPD, DPR, DPRD) mengamanatkan jika kegiatan reses wajib dilaksanakan satu tahun lima kali. Tetapi amatan FPM, anggota DPRD Sumenep jarang melaksanakan kegiatan reses untuk masing-masing dapil mereka,” kata Asep di Sumenep, Selasa, (05/07/2016).
Asep kemudian membeberkan hasil investigasi FPM untuk tujuh dapil yang persentase kegiatan reses anggota parlemen hanya mencapai 10% dari jumlah desa dari tiga sampai empat kecamatan untuk masing-masing dapil.
“Misalnya dapil IV yang meliputi Kecamatan Dasuk, Rubaru, Ambunten dan Pasongsongan ada delapan legislator terpilih. Tetapi untuk setiap kegiatan reses yang tersentuh hanya 2-3 desa untuk masing-masing kecamatan.” Terangnya.
Dijelaskan Asep, kenyataan ini semakin memberikan gambaran bahwa kegiatan reses hanya dilaksanakan di basis-basis pemenangan mereka. Dan ini semakin menunjukkan rendahnya sikap dan kedewasaan politik mereka.
Menurut Asep, reses harusnya menjadi momentum dalam mendekatkan diri kepada masyarakat/konstituen.
“Tetapi beberapa anggota dewan justru jual mahal saat diminta mengisi kegiatan tertentu di dapil mereka. Dan ini sering terjadi,” imbuh Asep.
Jika kebiasaan buruk ini terus berlanjut, Asep yakin akan semakin menambah buruk hubungan anggota dewan dengan masyarakat.
“Kenapa banyak masyarakat yang apolitik dan tidak percaya anggota dewan. Itu karena ulah mereka yang sengaja menciptakan jarak dengan masyarakat. Ibarat bawang lupa kulitnya,” terang Asep.
Bahkan, Asep mencurigai dana yang seharusnya digunakan untuk reses justru ditilep oleh anggota dewan.
“Selama ini praktik seperti itu marak terjadi. Karena menganggap kegiatan reses tidak penting. Oleh karena itu, ini harus menjadi warning bagi anggota DPRD Sumenep,” tukas Asep. (Za).
