LUMAJANG, Senin (21/5/2018) suaraindonesia-news.com – Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Lumajang lapor kepada Plt. Bupati Lumajang, dr. Buntaran Suprianto, M.Kes., di ruang kerja Kantor Plt. Bupati Lumajang, terkait penambangan pasir ilegal, Senin (21/5) siang tadi.
Laporan tersebut disampaikan Ketua FKDM Kabupaten Lumajang, DR. Eko Romdhon bersama pengurus saat audiensi dengan Plt. Bupati Lumajang.
Ketua FKDM dr. Eko Romadhon melaporkan, masalah yang ada di Kabupaten Lumajang, yaitu terkait penambangan pasir yang belum ada ijin atau ilegal.
“FKDM meminta agar Pemerintah Daerah terus berkomunikasi dengan Pemerintah pusat, dalam masalah perijinan pasir tersebut,” kata Eko.
Disamping itu, kata Eko, bahwa FKDM yang pembinaannya di bawah Bakesbangpol, juga berharap, agar Plt. Bupati menegaskan kembali tentang netralitas ASN dalam Pilbub, sehingga, Pilbup berjalan tentram dan damai.
Dalam kesempatan itu, FKDM mengungkapkan semaraknya terorisme yang saat ini masih rawan di berbagai daerah.
Hal yang sama, juga dilaporkan kepala Bakesbangpol Kabupaten Lumajang, Ir. Suyanto, bahwa masalah yang sering terjadi di Kabupaten Lumajang adalah mengenai penambang pasir illegal.
“Kondisi Kabupaten Lumajang berkaitan dengan maraknya bom bunuh diri terorisme di berbagai Daerah di Indonesia, dalam kondisi aman terkendali,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Plt. Bupati menjelaskan, bahwa masalah izin bukan wewenang Plt. Bupati, tetapi wewenang Gubernur Jawa Timur.
“Sejauh ini, masalah ini masih sulit di urai, ada penambang Ilegal yang masih keluar-masuk lokasi yang surat ijinnya tidak ada,” papar dr Buntaran.
Plt. Bupati menegaskan, masalah pasir tersebut masih perlu dibicarakan dan dirundingkan dengan pihak yang terkait.
Sedangkan mengenai netralitas ASN dalam Pilkada, Plt. Bupati sudah sering menghimbau kepada seluruh ASN agar tetap menjaga netralitas, karena sanksinya sudah cukup jelas bagi ASN yang terbukti tidak netral.
Plt. Bupati menghimbau kepada FKDM agar bekerjasama dengan Bakesbangpol untuk dapat mencegah munculnya masalah, yang berpotensi mengancam stabilitas dan ketentraman.
“Sebelum masalah semakin besar, maka FKDM dapat bekerja sama mengantisipasinya,” bebernya.
Menyinggung masalah Terorisme yang marak akhir-akhir ini, dr Buntaran menghimbau juga kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, misalnya dalam rumah kos dan rumah kontrakan, karena terorisme, sering kali mencari kontrakan atau kos sebagai tempat tinggal sementara.
“Sehubungan dengan itu, pihak kepolisian, TNI dan Bakesbangpol terus menghimbau masyarakat agar lebih waspada. Hal itu, dimaksudkan agar Kabupaten Lumajang tetap aman dan lebih kondusif,” pungkasnya.
Reporter : Achmad Fuad Afdlol
Editor : Agira
Publiser : Imam
