Bogor Kota, Suara Indonesia-News.Com – Ketua Ormas Benteng Pajajaran Dulsamson menilai,dalam penyampaian tentang rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Walikota Bogor tahun 2014 yang disampaikan pada rapat Paripurna Istimewa di gedung dewan (7/5/2015) kemarin, masih bersifat general dan umum.
Dulsamson juga menambahkan bahwa dalam evaluasi LKPJ tersebut tidak ada kepastian dan ketegasan dalam hal-hal yang perlu dievaluasi. “Semua rekomendasi hanya sebatas kritikan umum dan tidak ada solusi yang harus diperbaiki dalam rekomendasi,” ujarnya
Dikatakan Dulsamson,sikap DPRD cenderung masih setengah-setengah dalam mengawal kinerja Pemkot Bogor selama ini, sehingga tidak ada ketegasan dalam mengevaluasinya. “Melihat kondisi ini saya menilai tidak proporsional dalam menanggapinya,” katanya kepada awak suara indonesia.
Pada kesempatan itu juga,Dulsamson menyebut, LKPJ Walikota dinilai asal-asalan sehingga menjadi sebuah bukti bahwa kinerja Bima Arya hanya sebatas pencitraan. Sampai saat ini, lanjutnya, tidak ada program-program yang terealisasi yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Bogor. Kemacetan masih marak dimana-mana, relokasi PKL tidak jelas dan amburadul, bangunan liar tak berizin masih banyak yang berdiri, bahkan pengelolaan aset tidak jelas. “Dan masih ada kasus kasus yang lain yang carut marut tak kunjung ada penyelasaiannya,” papar Dulsamson.
Adapun permasalahan terkait Optimalisasi terminal Baranangsiang kata Dulsamson. Walikota seharusnya mengambil keputusan yang cepat dan tegas, jangan sampai terkatung-katung tidak jelas.Pungkasnya. (Iran G Hasibuan).
