ACEH TIMUR, Rabu (10/09) suaraindonesia-news.com – Aceh merupakan Negeri syariat, fundamental pembangunan Aceh tidak dapat dilepaskan dari Syariat Islam. Demikianlah Aceh, Syariat mengikat erat terhadap peradaban, budaya, adat istiadat bahkan ekonomi dan politik sekalipun.
Mata luar melirik Aceh dengan pandangan yang segan, memasuki wilayah masyarakat Aceh tentu saja akan dihadapkan dengan suasana yang berbeda, berciri khas religius alami. Syariat Islam di propinsi paling Barat Indonesia ini telah menjaga keasrian Aceh sepanjang sejarah.
Tak heran, jika pendidikan agama lebih utama, meskipun Pendidikan formal seiring sejalan dengan Pendidikan agama. Pasalnya, Pendidikan agama merupakan dasar tuntutan dalam kearifan lokal dan budaya.
Sebagai negeri Syariah, Aceh dipenuhi oleh pondok pasantren atau lebih dikenal dengan sebutan Dayah oleh masyarakat lokal. Pendidikan dayah nyaris setara dengan Pendidikan formal, dimana para orang tua terkadang lebih memilih Pendidikan dayah dari pada sekolah.
Tak hanya itu, kearifan lokal Aceh telah melahirkan wadah khusus untuk menata pendidikan agama dan keagamaan. Di Aceh terdapat Wilayatul Hisbah (WH), Dinas Pendidikan Dayah dan Dinas Syariat Islam di setiap Kabupaten Kota, tak terkecuali Kabupaten Aceh Timur.
Berawal dari perbicangan hangat warung Kopi, di sebuah Caffee Halimun, Desa Tanjong Minye Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, Rabu (10/09/2025) terlihat sekumpul pria berpeci hitam mengenakan sarung dengan baju koko saling berbincang satu sama lain. Dalam gerai tawa, beberapa pria tersebut berkata.
“Alangkah senangnya, jika saja Dayah di Aceh Timur diperhatikan dari segi kesejateraan para gurunya. Kami melihat Kabupaten lain ada alokasi dana Pemerintah daerah untuk insentif guru, tapi di Aceh Timur tidak ada,” ungkapan tersebut melanjutkan keluh kesah para guru yang juga terdapat salah satu pimpinan dayah dalam perkumpulan itu.
Percakapan ini mengundang hal menarik bagi wartawan. Dimana Aceh Timur disebutkan sebagai satu Kabupaten di Aceh yang kurang mendukungan penegakan Syariah Islam. Benarkah?
Penelusuran wartawan melalui pimpinan Dayah Baitul Huda Al Ziziah Paya Naden Kecamatan Madat mengungkapkan bahwa, Pemerintah Aceh Timur belum pernah mengalokasikan dana kesejahteraan bagi guru Dayah.
“Kami belum diperhatikan, baik Bupati sekarang atau pun sebelumnya, harapan kami Bupati kami saat ini, agar bisa segera memperhatikan kami dengan menyisihkan sedikit insentif untuk kesejahteraan guru dayah, di Aceh Timur,” harap Tgk Muchsin atau Waled Muchsin, pimpinan dayah Baitu Huda.
Baitul Huda telah berdiri sejak tahun 1991 oleh pelopor utama Abi Ibrahim pimpinan dayah sebelumnya. Tgk Muchsin merupakan estafet dari pimpinan dayah yang sebelumnya, Beliau adalah putra Almarhum yang kini telah memimpin Baitu Huda sejak 10 tahun lalu.
Kini dayah tersebut telah memiliki sedikitnya sebanyak 600 santri dan santriwati dengan jumlah tenaga guru sekitar 40 orang yang mengajar kitap kuning. Salah satunya kitap Mahli.
“Dewan guru enggak ada gajinya, guru kadang jualan mie atau apalah, yang penting bisa bertahan dan tidak meninggalkan dayah, sayang anak-anak,” terang Tgk. Muchsin.
Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Acheh Future selaku salah satu LSM pemerhatikan Dayah Aceh. Ketua Lembaga yang bersangkutan, Razali Yusuf mengatakan, seluruh dayah di Aceh Timur belum mendapatkan perhatian Pemerintah terkait.
“Kami telah menelusuri dayah-dayah di Aceh Timur sangat memperihatinkan, pembangunan fisik banyak kita temui telah dilaksanakan dan kita juga mengakui ini adalah bantuan Pemerintah, tapi bukan Pemerintah Aceh Timur melainkan Pemerintah Propinsi,” kata Razali Yusuf.
Razali Yusuf menambahkan, berdasarkan observasi lembaganya mendapati sejumlah dayah di Aceh Timur belum mendapatkan alokasi dana insentif guru di setiap dayah di Aceh Timur sebagaimanan dayah di Kabupaten Kota lainnya.
“Aceh Utara sudah lama merasakan kesejahteraan guru dayah, walaupun terbilang tidak seberapa besarnya, akan tetapi sedikit banyaknya akan memberikan apresiasi kepada pendidikan agama,” lanjutnya.
Razali Yusuf sangat menyayang pengabaian terhadap dayah Aceh Timur, ia juga menyoroti, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Timur selama ini patut dipertanyakan.
Hingga pemeritaan ini ditayangkan, Pemerintah terkait belum berhasil diwawancarai oleh wartawan suaraindonesia.
