Dugaan Korupsi Dana Bansos di Blora, Kerugian Negara Capai Ratusan Juta

oleh -114 views
Press Release kasus tindak pidana korupsi, di ruang PPKO Mapolres Blora, Kamis (13/7).

BLORA, Kamis (13 Juli 2017) suaraindonesia-news.com – Kepolisian Resor Blora, menggelar Press Release kasus tindak pidana korupsi, bertempat di ruang PPKO Mapolres setempat, Kamis (13/7).

Press Release tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Blora AKBP Saptono, S.IK, MH dan di dampingi oleh Kasat Reskrim, kabag Ops, Kasubbag Humas.

“Tersangka bernama Sungkono, umur 44 tahun, merupakan warga Dek. Tambaklulang Desa Banjarejo, Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora telah merugikan negara sebesar Rp. 123.652.000,” katanya.

Kapolres menjelaskan kronologis kejadian, telah terjadi tindak pidana korupsi berupa penyimpangan dana bansos tahun 2013.

Adapun cara yang dilakukan tersangka Sungkono dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut setelah dana Bansos Unit Pengolaan Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp. 186.000.000,- masuk ke rekening kelompok Tani langgeng diambil dalam tiga kali cermin.

“Pada tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 56.000.000,- kemudian tanggal 15 Januari 2014 dengan nilai sebesar Rp. 93.000.000,” bebernya.

Kemudian, pada tanggal 26 Februari 2014 dengan nilai sebesar Rp. 37.000.000,-.

Ditambahkan, Selanjutnya dana yang telah dicairkan oleh Sungkono dan bendahara Juwanto tersebut digunakan oleh Sungkono untuk membangun kandang sapi, dan dibelikan enam ekor sapi betina.

“Setelah dipelihara kurang lebih 3 bulan sebanyak tiga ekor sapi telah dijual oleh Sungkono dan tiga ekornya lagi diambil pemiliknya dengan alasan belum dibayar Sungkono,” paparnya.

Sedangkan dana yang seharusnya untuk pembelian kendaraan roda tiga serta mesin pencacah diketahui tidak dibelanjakan.

“Akibat perbuatan tersangka Sungkono, berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh ahli dalam hal ini auditor BPKP Perwakilan provinsi jawa Tengah, Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 123.652.000,” imbuhnya.

Tersangka Sungkono dijerat dengan pasal 2, 3 UU RI NO. 31 Thn 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Thn 2001.(Lukman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *