DPRK Abdya Kembali Gelar Paripurna Pembahasanan KUA-PPAS Tahun 2020

oleh -171 views
Wakil Bupati Abdya Muslizar, MT saat menyerahkan Rencangan KUA-PPAS Perubahan Tahun 2020 Kepada Ketua DPRK Abdya Nurdianto didampingi Wakil II Hendra Fadli, disaksikan forkopimkab serta Sekwan Salman, SH di Aula Gedung Setempat. Selasa (18/8).

ABDYA, Selasa (18/8/2020) suaraindonesia-news.com – Walau pun ditengan pandemi Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) tetap melaksanakan sidang paripurna dengan agenda pemaparan Rancangan Perubahan KUA-PPAS TA. 2020, berlangsung di Aula Gedung DPRK Setempat.

Pantauan awak media, Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Nurdianto didampingi Wakil ketua II Hendra Fadli dan turut hadir Wakil Bupati Abdya Muslizar, MT, Kapolres AKBP Muhammad Nasution, Dandim 0110 letkol Inf Arip Subagio, Sekda Drs. Thamrin, Para Asisten/Staf Ahli, Kepala SKPK, Camat serta pejabat lainnya.

Ketua DPRK Abdya, Nurdianto dalam pidatonya menjelaskan, pembahasan KUA dan PPAS perubahan yang dilakukan oleh badan anggaran DPRK Abdya dengan tim anggaran pemerintah kabupaten setempat yang akan menghasilkan Nota kesepakatan bersama antara bupati dan DPRK terhadap KUA dan PPAS perubahan tahun 2020.

“Setelah kita bahas dengan dua tim anggaran maka dasar inilah yang akan di susun nanti menjadi dokumen RAPBK perubahan tahun 2020 kemudian akan ditetapkan menjadi Qanun APBK TAHUN 2020,” jelas Nurdianto.

Selanjutnya, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (5) peraturan menteri dalam negeri Nomor 80 tahun 2015  tentang pembentukan produk hukum sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri  Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.

”Dalam keadaan tertentu,DPRD provinsi atau Gubernur dapat menjakan rencangan perda diluar propemperda,” pungkasnya.

Sementara itu Wakil Bupati Abdya Muslizar, MT dalam pemaparannya mengatakan bahwa perubahan kebijakan umum anggaran tahun 2020 ini secara dominan dilatarbelakangi oleh pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia dan sudah menyebar di Aceh Barat Daya yang berimbas pada penurunan pendapatan ekonomi masyarakat.

Muslizar menjelaskan dampak lanjutan dari pandemi Covid-19 ini berimbas pada perubahan orientasi belanja pemerintah pusat dan daerah terhadap aspek penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemberian stimulus ekonomi masyarakat.

Dikatakannya, akibat perubahan orientasi belanja secara nasional turut mempengaruhi perubahan kebijakan belanja daerah yang mana telaah dilakukan pengurangan alokasi belanja perangkat daerah untuk pengalokasian belanja penanganan Covid-19 antara lain belanja penanganan kesehatan, bantuan jaring sosial dan pemberian stimulus ekonomi terhadap UMKM.

Kemudian lanjutkan Muslizar, kebijakan pemerintah pusat  tersebut menyebabkan berkurangnya alokasi pendapatan daerah baik dari dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri keuangan RI Nomor 35/PMK.07/2020 dan peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dari belanja negara tahun Anggaran 2020.

Berikut disampaikan ringkasan rencana perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten julukan “Nanggari Brueh Sigupai“ Abdya Tahun 2020.

1. Pendapatan daerah tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp.996.269.774.644,-Milyar,menurun menjadi Rp.924.671.188.869 Milyar.atau terjadi penurunan sebesar Rp.71.598.585.775,-sambungnya penurunan tersebut disebabkan penurunan Alokasi Dana perimbangan sebesar Rp.79.352.975.000,-Milyar dari sebelumnya Rp.619.798.207.000,-menjadi Rp.540.445.232.000,-

Disamping itu kata Wabup Muslizar, pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat penambahan sejumlah Rp.3.746.797. 447.kurang lebih tiga Milyar pada lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan penambahan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp.4.007.591.778,- Empat Milyar.

2. Belanja Daerah tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp.1.135.505.694.402 lebih kuran satu triliun.kemudian  belanja daerah tersebut menurun menjadi Rp.1.069.790.654.539,- Satu triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp.65.715.039.863,- Enam puluh lima Milyar lebih.

3. Terkait dengan Pembiayaan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tahun 2020 mengalami perubahan,yang terdiri dari :1. Penerimaan pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp.142.735.919.758. Seratus empat puluh dua Milyar.meningkat menjadi Rp.151.119.465.670,- Seratus lima puluh satu Milyar, terjadi peningkatan sebesar Rp.8.383.545.912,- sekira delapan Milyar.

2. Pengeluaran Pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp.3.500.000.000,-Tiga Milyar,meningkat menjadi Rp.6.000.000.000,- Enam Milyar.

3. Pembiayaan Netto setelah perubahan sebesar Rp.145.119.465.870,- Seratus empat puluh lima  Milyar.

Selanjutnya, dikesempatan itu pihak pemkab juga mengajukan 2 (dua) Rencangan Qanun untuk dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yaitu : 1. Rencangan Qanun Kabupaten Abdya tentang Perubahan kedua atas Qanun Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya ; dan 2. Rencangan Qanun Abdya tentang Tambah Pernyataan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila.

Diakhir sambutan Wabup Muslizar, MT juga meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) agar benar-benar seriyus dan jangan main-main dalam pelaksanaan pembahasan ,karena program tersebut menyakut dengan kebutuhan Masyarakat banyak.

Reporter : Nazli
Editor : Amin
Publisher : Ela

Tinggalkan Balasan