DPRD Situbondo Menyayangkan Jadwal Penditribusian BSB Kepada KPM PKH Diatur Oleh Bupati

oleh -16 views
Bupati Situbondo secara simbolis saat menyerahkan BSB kepada salah satu KPM PKH.

SITUBONDO, Kamis (1/10/2020) suaraindonesia-news.com – Pendistribusian bantuan sosial beras (BSB) yang dilakukan oleh Bupati Situbondo, Jawa Timur, Dadang Wigiarto kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) itu sangat disayangkan oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Situbondo.

Sebab, kebijakan bupati tersebut tidak menutup kemungkinan pada akhirnya akan ditunggangi oleh kepentingan politik. Dimana Kabupaten Situbondo sebentar lagi akan menggelar Pilkada serentak 2020.

“Ini merupakan bantuan dari Kemensos RI, ada apa Bupati ikut masuk mengatur jadwal pendistribusian?,” ujar Ketua Komisi I DPRD Situbondo, H. Faisol, Kamis (1/10/2020).

Apalagi, lanjut Faisol, penjadwalan distribusi tersebut justru memperlambat bantuan beras kepada KPM PKH yang saat ini sangat membutuhkan bantuan beras, akibat dari dampak pandemi Covid-19.

“Kalau sehari dijadwal dua desa, seperti yang disampaikan Bupati, Situbondo kan mempunya 132 Desa dan 4 Kelurahan, jelas ini akan memakan waktu yang lama,” bebernya.

Hal itu juga disampaikan oleh Ketua Komisi IV, H. Fachrudi Apriawan. Politisi asal PPP itu menilai bahwa Bupati tidak konsisten, mengingat Surat Edaran Bupati terkait petunjuk teknis penyaluran BSB bekerjasama dengan Pendamping PKH.

“Surat Edaran yang ditandatangani Bupati Situbondo, pada poin 3 disebutkan bahwa penyaluran BSB bekerjasama dengan PKH,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator PKH Kabupaten Situbondo, Agus Ari Cahyadi, mengaku tersinggung dengan tudingan Bupati bahwa ada oknum Pendamping PKH yang sengaja memanfaatkan momen Pilkada untuk memenangkan salah satu paslon.

“Terkait dengan Pilkada, kami pastikan bahwa PKH secara kelembagaan netral. Kami tidak terlibat dan tidak akan melakukan kampanye dalam penyaluran BSB,” tandasnya.

Justru jadwal pendistribusian yang dibuat pemerintah daerah sangat kental dengan muatan politik. Sebab melenceng dari petunjuk teknis penyaluran BSB yang diberikan oleh Kemensos RI.

“Kemensos itu meminta kami untuk mengawal pendistribusian BSB, agar secepatnya bisa sampai kepada KPM PKH di Situbondo. Tapi, kalau dijadwal seperti ini, justru akan memperlambat pendistribusian,” bebernya.

Diinformasikan sebelumnya, terhitung mulai hari ini, sebanyak 39.795 KPM di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menerima bantuan sosial beras dengan kualitas medium sebanyak 45 kilogram untuk masing-masing KPM.

Reporter : Ugik
Editor : Amin
Publiser : Ela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *