BeritaPemerintahan

DPRD Kota Bogor Pelajari Inovasi Pengelolaan Sampah di Sleman

×

DPRD Kota Bogor Pelajari Inovasi Pengelolaan Sampah di Sleman

Sebarkan artikel ini
IMG 20250307 172624
Foto: DPRD Kota Bogor saat melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

SLEMAN, Jum’at (07/03) suaraindonesia-news.com – DPRD Kota Bogor melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Sleman, Yogyakarta, untuk mempelajari pengelolaan sampah mandiri, pelestarian kawasan resapan air, dan pencegahan alih fungsi lahan.

Kunjungan yang berlangsung pada 6-8 Maret 2025 ini bertujuan untuk menggali inovasi dalam penanganan sampah yang telah diterapkan di Sleman.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kabupaten Sleman memaparkan bahwa program pengelolaan sampah di daerahnya berlandaskan visi dan misi bupati yang mengusung slogan “Tuntas Sampah”.

Saat ini, terdapat dua inovasi utama dalam pengelolaan sampah, yaitu Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dan program lain yang mendukung pengurangan sampah sejak dari sumbernya.

Menanggapi hal tersebut, DPRD Kota Bogor mengusulkan agar Kabupaten Sleman menambahkan dua inovasi baru guna meningkatkan efektivitas program pengelolaan sampah. Usulan ini disampaikan sebagai upaya mengoptimalkan penanganan sampah yang lebih berkelanjutan.

Selain membahas pengelolaan sampah, DPRD Kota Bogor juga mendapat informasi terkait efisiensi anggaran yang sedang dilakukan oleh Pemkab Sleman. Meskipun hasil efisiensi tersebut belum dialokasikan, rencananya dana yang dihemat akan difokuskan untuk sektor pendidikan dan infrastruktur.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, menyatakan bahwa kunjungan ini menjadi referensi penting bagi Kota Bogor dalam mengembangkan strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif.

“Kami melihat bahwa Kabupaten Sleman telah memiliki konsep yang cukup baik dalam menangani sampah secara mandiri. Ini bisa menjadi bahan kajian untuk diterapkan di Kota Bogor dengan beberapa penyesuaian,” ujar Heri Cahyono.

DPRD Kota Bogor berharap hasil dari kunjungan ini dapat menjadi masukan dalam perencanaan kebijakan daerah, terutama dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah dan efisiensi anggaran yang berpihak kepada masyarakat.