KOTA BOGOR, Senin (25/08) suaraindonesia-news.com – Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, menyampaikan pandangannya terkait pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam mewujudkan Kota Bogor yang lebih tertib, bersih, dan sehat.
Menurut Heri, masih terdapat sejumlah persoalan ketertiban di Kota Bogor, seperti angkutan kota yang berhenti sembarangan, pelanggaran lalu lintas, pedagang yang berjualan di trotoar, parkir liar, pengamen jalanan, hingga kebiasaan membuang sampah sembarangan serta merokok di ruang publik.
“Fenomena ini menimbulkan kesan bahwa ketidaktertiban sudah menjadi bagian dari keseharian. Namun, ketika berada di negara lain seperti Singapura, Jepang, atau Korea, masyarakat kita bisa tertib mengikuti aturan yang berlaku di sana,” kata Heri, Senin (25/08/2025).
Ia menjelaskan, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kedisiplinan masyarakat, di antaranya kepastian hukum, keteladanan pemimpin, hingga partisipasi publik.
Heri menilai, lemahnya kepastian dan penegakan hukum menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan warga. Aturan yang ada, menurutnya, sering kali tidak ditegakkan secara konsisten sehingga memunculkan budaya permisif.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peran kepemimpinan.
“Seorang pemimpin bukan hanya pembuat kebijakan, tetapi juga teladan bagi masyarakat. Jika ada privilese politik atau aturan tidak ditegakkan secara setara, hal ini bisa memunculkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, banyaknya regulasi tanpa sosialisasi dan implementasi yang jelas juga dapat menghambat perubahan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, Heri menekankan perlunya aturan yang sederhana, jelas, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, disertai sosialisasi yang masif melalui sekolah, RT/RW, komunitas, maupun media sosial.
Lebih lanjut, Heri menilai penindakan hukum di Kota Bogor perlu dilakukan secara efektif.
“Sanksi harus pasti, cepat, dan konsisten agar menimbulkan efek jera. Jika dibiarkan, masyarakat akan menyepelekan aturan,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, Heri mencontohkan praktik di negara maju seperti Singapura, Jepang, dan Korea, yang berhasil menanamkan budaya tertib melalui kombinasi penegakan hukum yang konsisten, budaya malu, partisipasi masyarakat, dan keteladanan pemimpin.
Ia menyebut, Kota Bogor memiliki potensi menjadi pelopor perubahan perilaku masyarakat, mengingat posisinya sebagai kota pengetahuan dan penyangga ibu kota.
Heri pun mengusulkan beberapa langkah solusi, di antaranya:
- Penegakan hukum tegas dan adil.
- Keteladanan pemimpin.
- Edukasi dan sosialisasi berkelanjutan.
- Partisipasi aktif warga.
- Penerapan sistem penghargaan dan sanksi.
- Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha.
“Perubahan menuju Kota Bogor yang tertib, bersih, dan sehat bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kolektif warganya. Jika semua elemen berperan, Bogor bisa menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia,” tutupnya.
