SURABAYA, Senin (6/4/2020) suaraindonesia-news.com – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur sangat mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Timur dalam hal penanganan wabah virus Corona disease di Jawa Timur.
Dukungan tersebut tertuang dan disepakati dengan dianggarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni 2020 sebesar 35 % untuk kebutuhan anggaran wabah virus Corona disease.
“DPRD Jawa Timur sepakat akan menambah anggaran sebesar Rp 39,9 miliar. Dimana total anggaran dari internal milik DPRD Jatim yang dialokasikan untuk Covid-19 ini hampir berjumlah Rp 140 Miliar,” kata Anwar Sadad Wakil Ketua DPRD Jatim usai menggelar rapat dengan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa digedung negara Grahadi, Surabaya, Senin (6/4/2020)
Ia mengatakan, Bahwa nominal tersebut sudah mendekati separuh dari total anggaran DPRD Jatim pada tahun 2020. Menurutnya anggaran itu tidak hanya dari pemotongan dana kunjungan kerja (kunker), rapat atau sosialisasi, namun lebih dari itu.
“Pastinya bukan cuma dari dana kunker, tapi kita desain ulang alias kita rombak total anggaran dewan,” ujarnya.
Menurutnya, Langkah ini dilakukan DPRD sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat Jatim, Agar wabah Covid-19 ini bisa cepat selesai dan meminimalisir dampak sosial dan ekonomi pada masyarakat. Dengan harapan korban tidak terus bertambah dan wabah Covid-19 ini segera selesai.
“Kita harus punya sense of crisis, Karena sekarang ini faktanya pandemi, maka pendekatan kita tidak bisa biasa-biasa saja, tidak bisa business as usual,” tukasnya.
DPRD Jatim berharap, langkah DPRD Jatim ini juga segera diikuti serius pihak Pemprov Jatim. Eksekutif dibawah kendali Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa harus berani mengubah mindset dalam rangka menghadapi krisis semacam ini.
“Management of crisis harus diterapkan. Bila perlu seharusnya pemprov Jatim berani merombak total APBD 2020 yang nanti dalam waktu dekat ini dibahas. Sembari dalam waktu cepat ini harus segera diambil langkah strategis. Payung hukum sudah ada, kemudian Inpres, Permendagri, Instruksi Mendagri, Keputusan Menteri Kuangan dan lain sebagainya,” tuturnya.
Ia menambahkan, Gubernur Jatim menyiapkan Rp 2,384 Triliun untuk menangani Covid-19. Anggaran sebesar itu diambilkan dari efisiensi perangkat daerah.
“Tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dimintai 35 persen dari biaya langsung, ini juga sama dilakukan oleh DPRD. Nantinya anggaran itu akan digunakan untuk penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial (social savety net), recovery ekonomi untuk 3 bulan, total ada 8 item kegunaan anggaran tersebut,” pungkas Politisi asal Fraksi partai Gerindra ini.
Sementara itu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meminta masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim tetap fokus menyiapkan langkah strategi untuk penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Sehingga, refocusing kegiatan yang dilakukan OPD bisa dimaksimalkan untuk menyentuh dan membantu masyarakat secara langsung.
“Saya minta semua OPD mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk ikut menangani pandemi Covid-19,” katanya.
Di karenakan dampak Covid-19 ini sangat luas pada masyarakat, Ia menambahkan harus ada salah satunya berimplikasi pada sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk OPD yang menangani industri dan UMKM bisa diarahkan untuk tetap produktif. Serta dialihkan untuk bisa ikut memproduksi Alat Pelindung Diri (APD) bagi para tenaga medis. Dengan demikian, karyawannya akan tetap bisa bekerja dengan tetap menerapkan physical distancing.
“Ketersediaan APD saat ini menjadi sangat penting utamanya bagi para petugas medis. Oleh sebab itu, bagi OPD yang mengurusi industri dan UMKM bisa mengarahkan mereka untuk bisa ikut memproduksi APD,” pungkasnya.
Reporter : Agus DC
Editor : Amin
Publiser : Ela
