DPRD Jatim Desak Pemerintah Kucurkan Anggaran Dan Terapkan Teori Jatim Nomic ke Pelaku UMKM

oleh -37 views
Subianto, Anggota Komisi B DPRD Jatim.

SURABAYA, Rabu (19/8/2020) suaraindonesia-news.com – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) mendesak pemerintah provinsi dan pusat segera memberikan perhatian atau segera mengucurkan anggaran buat pelaku Usaha, Mikro Kecil, Menengah (UMKM) yang ada di Jawa Timur dari keterpurukan ekonomi di tengah pandemi Covid 19.

Menurutnya, Untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim bisa menerapkan teori Jatim Nomic. Karena Jatim nomic ini menerapkan tiga pilar yaitu pertama Industrinya harus dijaga, Penyiapan pasar, dan ketiga sektor permodalan harus diberikan kepada pelaku usaha.

“Pemerintah harus segera memetakan apa saja kendala para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya selama pandemi covid 19 ini, apa bahan bakunya sulit didapatkan, atau proses pemasaran barangnya yang sulit dilakukan selama pandemi covid 19 ini. Maka pemerintah harus hadir ditengah pelaku UMKM ini agar solusinya bisa dirasakan langsung oleh pelaku UMKM,” kata Subianto, Anggota Komisi B DPRD Jatim saat ditemui suaraindonesia-news.com di DPRD Jatim, Rabu (19/8).

Para pelaku UMKM ini, Diungkapkannya harus mendapatkan perhatian ruang yang besar dari pemerintah daerah dan pusat. Karena pertumbuhan ekonomi selama ini ditopang tiga hal yaitu sektor industri pengelolahan yaitu pelaku UMKM, Perdagangan dan sektor pertanian.

“Sekali pemerintah harus memberikan perhatian ke para pelaku UMKM, mengingat usaha mikro menengah penyumbang PDRB Jatim 57 persen. sehingga sektor UMKM tidak macet lagi,” ungkapnya.

Ia meminta agar pemerintah provinsi juga memberikan pelatihan program padat karya kepada para tenaga kerja di kabupaten/kota yang telah di PHK atau diberhentikan dari perusahaannya.

“Pemprov harus bersinergi dengan pihak pemkab/pemkot yang ada di Jatim untuk membantu tenaga kerja tersebut, sehingga dengan kerjasama tersebut dapat mengurangi angka pengangguran,” pintanya.

Politisi asal Fraksi demokrat jatim ini menuturkan, Bahwa Pemerintah pusat yang telah mengeluarkan anggaran melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebesar 1 Triliun kepada lembaga koperasi yang ada di Jatim ditengah pandemi covid 19. Dengan LPDB ini koperasi bisa mengakses untuk mendapatkan dana tersebut dengan mudah, dan jangan sampai juga terhambat dengan persyaratan tertentu.

“Jadi semua birokrasi yang telah disampaikan Presiden dalam pidato kenagaraan di sidang istimewa kemerdekaan HUT RI ke 75, yaitu harus dipangkas, karena saat ini pemerintah fokus mengembalikan pertumbuhan ekonomi ditengah pandemi covid 19,” ujarnya.

Ia menambahkan, kepada Bank pemerintah yang telah ada saat ini yaitu Bank UMKM bank Jatim juga memperhatikan para pelaku UMKM ini dengan memberikan modalnya agar para pelaku UMKM ini bisa bangkit lagi. Begitu juga dengan dana jaminan kredit daerah (Jamkrida) juga harus turun membantu permodalan bagi para pelaku UMKM tersebut.

“Untuk daerah yang banyak menampung para pelaku UMKM seperti ditempat wisata untuk segera diberi kemudahan, yaitu dengan membuka tempat wisata tersebut dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” pungkasnya.

Reporter : Agus DC
Editor : Amin
Publiser : Ela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *