JEMBER, Rabu (13/2/2019) suaraindonesia-news.com – Jajaran DPRD Kabupaten Buleleng terdiri dari 3 Wakil Ketua dan 12 anggota dari Komisi I dan II melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Jember. Rombongan diterima langsung oleh Sekda Kabupaten Jember, Ir. Mirfano di Aula bawah Gedung Pemkab Jember, Rabu (13/2) siang.
Kedatangan tersebut untuk mempelajari sistem perekrutan melalui Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilaksanakan oleh Pemkab Jember, dan PAD yang bersumber dari sektor perhubungan.
“Melihat dari Pemerintah Daerah Jember terutama dari penghasilan sektor parkir berlangganan cukup fantastis pemasukannya, itulah kami tertarik untuk belajar ke sini, juga bagaimana perekrutan melalui jalur PPPK yang dilaksanakan oleh Pemerintah Jember,” jelas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, I Made Adi Purnawijaya.
Dia menjelaskan bahwa PAD Kabupaten Buleleng yang bersumber dari sektor perhubungan selama ini hanya dari pajak kendaraan dan tower BTS. Adanya Bandara Notohadinegoro Jember yang akan menjadi bandara embarkasi haji juga menjadi daya tarik dirinya bersama rombongan belajar ke Jember.
Sekda Kab. Jember Ir. Mirfano saat menemui rombongan menyampaikan bahwa ini sebuah kehormatan bagi Pemkab Jember atas kunjungan yang dilakukan jajaran DPRD Buleleng, sehingga Pemkab Jember bersama dengan Pemkab Buleleng bisa tukar pendapat dan pikiran mengenai PAD di sektor perhubungan maupun perekrutan PPPK.
“Ini sebuah kehormatan bagi Pemkab Jember dengan adanya kunjungan ini, sehingga kami bisa saling bertukar pikiran dan gagasan mengenai PAD dari sektor perhubungan maupun perekrutan PPPK, apalagi kami sudah pernah ketemu di Batam saat Kemenpan menyampaikan regulasi soal perekrutan PPPK,” ujar Mirfano.
Dalam kesempatan tersebut, Mirfano juga menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan parkir berlangganan, diantaranya kendala yang sering muncul dari sektor parkir berlangganan adalah dari segi pelayanan.
“Banyak hal yang kami sampaikan ke rombongan DPRD Buleleng, seperti kendala teknis terkait parkir berlangganan, maupun sistem perekrutan P3K, dimana untuk perekrutan P3K Jember menggunakan sistem usia dan masa pengabdian, yaitu serendah-rendahnya usia 18 tahun dan selambat-lambatnya usia 1 tahun sebelum memasuki masa pensiun,” lanjut Mirfano.
Sementara Kepala BKPSDM Kab. Jember, Ir. Ruslan Abdul Gani menjelaskan bahwa Pemkab Jember mengusulkan 1.686 pegawai K2 dari 3 sektor prioritas yaitu tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh pertanian ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi.
“Jika dirincikan dari 1.686 yang kami usulkan tersebut, yaitu 1.431 tenaga guru, 152 tenaga kesehatan, dan 103 tenaga penyuluh pertanian. Proses pendaftaran PPPK sudah kami umumkan di website bkd, dan akan diverifikasi,” terang Ruslan.
Reporter : Guntur Rahmatullah
Editor : Amin
Publisher : Imam
