DPD RI Laporkan Mafia Dana Desa Berkedok Bimtek ke Menkeu RI

oleh -32 views
Foto : Pertemuan Komite IV DPD RI dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Muliani dalam menanggapi laporan Haji Uma terkait program Bimtek DD.

ACEH, Kamis (15/06/2023) Suaraindonesia-news.com – Salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Aceh H. Sudirman alias Haji Uma menentang keras program Bimtek jemaah yang terjadi secara menyeluruh di provinsi Aceh.

Haji Uma pun mengklaim bimbingan teknik dan observasi lapangan (OL) para Kades dan perangkat desa adalah mafia dana desa yang berkedok bimbingan teknis.

Sudirman yang lebih akrab disapa Haji Uma anggota DPD RI asal Aceh tersebut, kembali melaporkan oknum yang ikut bermain dengan dana desa melalui. Ia telah melaporkan hal tersebut kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Muliani pada Selasa (13/06).

Hal tersebut disampaikan Haji Uma melalui rapat kerja Komite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan RI yang dihadiri langsung oleh Sri Mulyani di Kantor DPD RI Senayan, Jakarta pada Selasa kemarin.

“Bimtek yang bersumber dari dana desa selama ini masih ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu di daerah dengan menggunakan perusahan Event organizer (EO) dari luar daerah, ini Mafia, ratusan Milyar sudah dihabiskan untuk Bimtek atas kepentingan oknum tertentu,” ungkap Haji Uma, kepada suaraindonesianews.com.

Haji Uma menjabarkan setiap desa diwajibkan menganggarkan sejumlah dana untuk Bimtek dan OL keluar daerah dan mewajibkan perangkat desa untuk ikut Bintek terkait keluar daerah.

“Indikasinya, jika tidak ikut nanti akan dipersulit dalam pelaporan dana desa,” terang Haji Uma.

Senator tersebut kembali menegaskan dihadapan Menkeu RI, program Bimtek yang dilaksanakan selama ini tidak korelasi dengan kebutuhan desa di daerah, misalnya Bimtek yang dilaksanakan tentang penataan kota bagi perangkat desa di Aceh, sementara desa-desa di Aceh masih jauh tertinggal dari Bimtek yang diberikan, sehingga Bimtek tersebut tidak bermanfaat sama sekali.

Haji Uma meminta keseriusan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa untuk memberantas Mafia Bimtek dana desa dengan memastikan penggunaan dana desa benar-benar tepat sasaran

Menanggapi hal itu Menteri Keuangan, Sri Mulyani berjanji akan menindaklanjuti dan segera akan mengevaluasi ke lapangan nantinya supaya dana desa itu benar-benar tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Reporter : Efendi Noerdin
Editor: Wakid Maulana
Publisher: Nurul Anam

Tinggalkan Balasan