SAMPANG, Sabtu (24/8) suaraindonesia-news.com – Diskusi publik yang digelar DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sampang, dengan mengangkat tema ‘UHC Untuk Siapa’ menarik untuk disimak dan diikuti. Sehingga, peserta diskusi publik diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai elemen masyarakat Sampang.
Narasumber yang dihadirkan juga ada empat yaitu, Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Sampang, dr. Abdullah Najich, Plt Dirut RSUD dr Muhammad Zyn dr. Bhakti Setyo Tunggal, Kepala Bidang SDMUK BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan Ary Adiyanto dan anggota DPRD Sampang Moh Iqbal Fatoni.
Menariknya, panitia dari DPD KNPI Sampang, juga mengundang sejumlah pejabat dari dinas terkait yaitu, Kepala BPPKAD Sampang Hurun Ien, Kabid Penanganan Fakir Miskin dan Sosial Dinsos Sampang M. Nasrun dan perwakilan dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sampang.
Hasil diskusi terungkap, jika iuran program BPJS golongan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) atau UHC yang dibayarkan ke BPJS, melebihi dari jumlah minimum kepesertaan. Namun demikian, Pemkab Sampang memastikan program Universal Health Coverage (UHC), akan terus berjalan dan menjadi program prioritas.
Kepala Dinkes-KB Sampang Abdullah Najich menyatakan, program UHC dipastikan berlanjut. Pemkab Sampang berkomitmen untuk tetap melanjutkan program UHC, dengan prosedur seperti biasanya. Tanpa harus melengkapi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kades dan Dinsos.
“Cuma nanti akan ada perbaikan data warga yang berhak mendapat program UHC,” ungkap Najich.
Najich menjelaskan, perbaikan data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari segmentasi penerima bantuan iuran daerah (BPID), penting dilakukan untuk bisa mengurangi beban fiskal dari Pemkab Sampang, dan memastikan pemanfaatan program tepat sasaran.
“Evaluasi akan terus kita lakukan, untuk memaksimalkan pelayanan UHC baik di puskesmas dan di rumah sakit,” ujarnya.
Sementara Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang, Hurun Ien mengatakan, Pemkab Sampang telah berkomitmen untuk melanjutkan program UHC dan menjadi program prioritas.
Meski begitu, perlu dilakukan validasi data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dari segmentasi penerima bantuan iuran daerah (BPID). Sebab, selama ini iuran yang dibayarkan ke BPJS melebihi dari jumlah minimum kepesertaan.
“Salah satu syarat program UHC adalah, Pemkab Sampang membayarkan iuran BPJS minimal 95 persen dari jumlah kepesertaan baik mandiri, PPU, atau PBID. Jadi, kalau iuran yang dibayarkan sampai melebihi jumlah kepesertaan itu tidak wajar, makanya kita kurangi,” ungkapnya.
Hurun menyampaikan, anggaran sebesar Rp 51 miliar, yang disediakan untuk program UHC sudah dibayarkan ke BPJS, baik untuk peserta yang sakit ataupun tidak. Sehingga, dipastikan tidak ada anggaran yang bocor di program tersebut.
“Yang terpenting sekarang, melakukan verifikasi dan validasi data di Dinas Sosial agar jumlah iuran yang dibayar ke BPJS, tidak bengkak dan membebani APBD,” pungkas Hurun Ien.
Ditempat yang sama anggota DPRD Sampang, Moh. Iqbal Fatoni sepakat bahwa program UHC harus tetap berlanjut. Dia berharap, validasi data penduduk dengan peserta JKN segera dituntaskan. Sebab, hal itu akan berdampak pada kemampuan anggaran pemerintah daerah.
“Kami sepakat bahwa program UHC ini harus berlanjut. Dan perlu ditegaskan, bahwa UHC adalah sebuah sistem pelayanan kesehatan dari pemerintah pusat, bukan produk daerah atau politik. Sehingga, siapapun Bupatinya program UHC tetap ada dan gratis,” katanya.
Bung Fafan sapaan akrabnya juga mengatakan, untuk 26 jiwa yang sudah terverifikasi dan terlanjur dinonaktifkan, bila membutuhkan layanan kesehatan harus diaktifkan kembali tanpa persyaratan SKTM.
“Pemkab Sampang melalui PAK, akan menggelontorkan dana sebesar Rp 7 miliar, untuk membantu beban yang ditanggung kepada BPJS Kesehatan,” pungkas politikus PPP ini.
