DPD KNPI Balikpapan Serahkan Surat Rekomendasi, Ingatkan Pemkot Berhati-hati Dalam Cairkan Dana Hibah

oleh -214 Dilihat
DPD KNPI Balikpapan menyerahkan surat rekomendasi kepada Pemkot Balikpapan, Selasa, (18/1/2022).

BALIKPAPAN, Selasa (18/1/2022) suaraindonesia-news.com – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Balikpapan, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk berhati-hati dalam mencairkan dana hibah terhadap Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi Kepemudaan.

Hal tersebut disampaikan DPD KNPI Balikpapan versi Musda Bersama melalui surat rekomendasi kepada Pemkot Balikpapan, Selasa (18/1/2022).

Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Penegak Hukum DPD KNPI Balikpapan, Sultan Akbar Pa’alevi, S.H., M.H., CLa, mengatakan, surat rekomendasi tersebut untuk mengingatkan Pemkot Balikpapan dalam hal penyerahan dana hibah kepada pihak-pihak yang mengatasnakan DPD KNPI Balikpapan. Karena hal tersebut dapat berpotensi munculnya kerugian keuangan negara.

Menurutnya, KNPI Balikpapan sebagai Organisasi Kepemudaan adalah partner Pemerintah dalam memajukan Kota Balikpapan. Sehingga penting untuk saling mengingatkan agar tetap berhati-hati dalam menyetujui dan menurunkan anggaran.

“Kita mengingatkan pemerintah untuk menjalankan asas umum pemerintahan yang baik terkait kecermatan dan kehati-hatian, sehingga ketika ada permintaan pencairan dana hibah bansos untuk organisasi kepemudaan selain dari pada kepengurusan kami, maka dimohon untuk tidak ditanggapi. Karena dapat berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan APBD, mengingat ini dana negara,” kata Akbar.

Dalam surat rekomendasi yang dilayangkan DPD KNPI Balikpapan versi Musda Bersama itu, ada beberapa pasal dalam UU yang menurutnya akan membuat pemangku kebijakan dapat tersandung masalah hukum.

“Seperti Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu
hak, sesuatu perjanjian dan seterusnya, akan dikenakan sanksi pidana,” ujarnya.

“Pasal lain seperti Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, disebutkan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun,” lanjutnya.

Akbar yang juga berprofesi sebagai advokad itu menyebut, setidaknya ada tujuh pasal dalam UU yang DPD KNPI Balikpapan cantumkan untuk mengingatkan Pemkot Balikpapan.

“Kami pengurus DPD KNPI Balikpapan hasil Musda bersama tetap mendukung penuh apa yang hari ini dilakukan Wali Kota dalam membangun Kota Balikpapan. Namun dalam persoalan penyaluran dana hibah untuk Organisasi Kepemudaan, maka kami menghimbau agar Pemerintah Kota Balikpapan berhati-hati,” ucap Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Penegak Hukum DPD KNPI Balikpapan itu.

Akbar juga menyampaikan, dalam waktu dekat pengurus DPD KNPI Balikpapan juga akan melakukan silaturahmi dengan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud dan DPRD Kota Balikpapan.

“Rencananya kami juga akan mengajukan audiensi guna menyampaikan pendapat kami selaku pemuda Kota Balikpapan, jika memungkinkan kami akan mengajukan audiensi dengan DPRD dan Wali Kota,” tutup Akbar.

Reporter : Fauzi
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful

Tinggalkan Balasan