BLORA, Kamis (16/10) suaraindonesia-news.com – Sebanyak 61 delegasi dari 35 daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) serta 26 BUMD migas se-Indonesia mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) 2025 di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada 15–17 Oktober 2025.
Kegiatan yang digelar di Gedung Graha Oktana PEM Akamigas Cepu ini dibuka oleh Kepala BPSDM ESDM, Prahoro Yulijanto Nurtjahyo, mewakili Menteri ESDM, didampingi Ketua Umum ADPMET, Dr. H. Al Haris, yang juga Gubernur Jambi. Acara tersebut turut dihadiri perwakilan SKK Migas, Pertamina, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor energi. Sedikitnya 250 peserta hadir dalam kegiatan ini.
Dalam sambutannya, Dr. H. Al Haris menyampaikan bahwa kegiatan Rakernas bertujuan memperkuat sinergi antar daerah penghasil migas dalam rangka mendorong tata kelola energi yang transparan, adil, dan berkelanjutan.
“Cepu, Blora ini merupakan wilayah industri migas yang cukup tua di Indonesia sekaligus tempat pendidikan SDM migas yang unggul. Harapan kami, forum ini dapat menjadi ajang silaturahmi dan menyatukan program untuk memajukan industri migas daerah,” ujarnya.
Menurutnya, di Indonesia terdapat 87 daerah yang memiliki potensi migas, namun belum seluruhnya tergabung dalam ADPMET. Karena itu, melalui Rakernas ini diharapkan semakin banyak daerah yang berperan aktif dalam memperkuat kemandirian energi nasional.
“Daerah penghasil migas harus menjadi motor penggerak energi nasional. Kita ingin mempercepat pengelolaan sumber daya energi daerah secara berkeadilan dan berkelanjutan,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya implementasi Kepmen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, yang memberi ruang lebih luas bagi daerah dalam pengelolaan sumber energi rakyat serta percepatan pembagian Participating Interest (PI) sebesar 10 persen bagi BUMD migas.
“Proses pengelolaan PI 10 persen bagi daerah harus dipercepat karena ini hak daerah yang harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain Rakernas, kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi hasil Munas V ADPMET Jakarta serta penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Ketua Umum ADPMET dan Kepala BPSDM ESDM tentang peningkatan SDM migas daerah. Nantinya, kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti oleh masing-masing kepala daerah melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PEM Akamigas atau PPSDM Migas.
Beberapa isu strategis yang dibahas dalam Rakernas kali ini meliputi pelaksanaan PI 10 persen bagi BUMD migas daerah, pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) migas, serta upaya peningkatan produksi dari sumur tua dan sumur masyarakat.
“Hasil Rakernas ini akan kami laporkan kepada Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri untuk menjadi bahan pertimbangan kebijakan nasional di sektor migas,” jelas Al Haris.
Sementara itu, Kepala BPSDM ESDM Prahoro menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Rakernas ADPMET 2025 di Cepu, yang dikenal sebagai salah satu pusat sejarah industri migas di Indonesia.
“Pemilihan lokasi di Cepu sangat tepat. Selain sebagai daerah penghasil migas, Cepu juga merupakan pusat pendidikan SDM migas yang unggul. Sehingga peserta Rakernas bisa sekaligus belajar dan memperkuat kerja sama,” katanya.
Sebagai tuan rumah, Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman menjelaskan bahwa Rakernas berlangsung selama tiga hari dengan tiga agenda utama.
“Agenda pertama pada Rabu malam di Hotel Ammi adalah business matching dan pembahasan update terkait PI 10 persen. Hari kedua difokuskan pada rapat kerja serta sosialisasi hasil Munas, dan hari ketiga peserta akan melakukan field trip ke sumur tua di Ledok Sambong, Blora,” jelasnya.
Arief juga mengajak kepala daerah penghasil migas untuk berdiskusi bersama membahas dampak pengurangan DBH migas oleh pemerintah pusat yang nilainya mencapai miliaran hingga triliunan rupiah.
“Kami ingin memperjuangkan keadilan bagi daerah penghasil migas, terutama di tengah rencana pemotongan TKD pada 2026,” ujarnya.
Dalam forum tersebut turut hadir sejumlah kepala daerah, di antaranya Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Bupati Tabalong, Bupati Lampung Timur, Bupati Penajam Paser Utara, dan Wakil Bupati Bangkalan. Hadir pula Boyamin Saiman dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) untuk berdiskusi bersama para peserta.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menyatakan komitmennya memperkuat kolaborasi antar daerah dalam tata kelola energi nasional.
“Kami siap memperjuangkan peran strategis daerah agar industri migas nasional benar-benar memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Pada akhir kegiatan, dilakukan penandatanganan MoU peningkatan SDM migas antara ADPMET dan BPSDM ESDM serta beberapa PKS antara PEM Akamigas dan sejumlah kepala daerah. Kegiatan juga diakhiri dengan forum diskusi BUMD migas se-Indonesia.
