Ditetapkan Jadi Tersangka, Uddy Merasa Tanda Tangannya Dipalsukan

Uddy Saifudin

Kota Batu, Suara Indonesia-News.Com – Uddy Syaifudin Mantan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Republik Indonesia (PHRI) kota Batu yang ditetapkan tersangka oleh kejaksaan negeri (kejari) Kota Batu dalam kasus road show Balikpapan dan Samarinda 2014, merasa dirinya kecewa dan menjadi korban  pihak yang berkepentingan.

Laki-laki  berambut putih ini, Saat ditemui, di Hotel Grawediya Kota Batu, Senin (31/8) mengatakan penetapan dirinya menjadi tersangka itu  karena salah satunya   dalam laporan yang di buat oleh Badan Penanam Modal (BPM), kota Batu  yakni   laporan  Pertanggung jawaban  shining Batu investment and exhibition  penuh dengan rekayasa, setidaknya lebih dari lima tanda tangan yang dipalsukan.

“Itu nilai uangnya tidak tanggung-tanggung, nilai sangat besar, padahal saya tidak pernah tahu dana itu  dari mana dan tidak pernah menerima, tahu-tahu ada tanda tangan  dan stempel PHRI, akibat dari itu saya jadi tersangka” kata dia.

Ia meminta kepada semua yang terlibat  dan menerima aliran dana road show Samarinda dan Balikpapan  untuk terbuka  dan mengungkapkan  fakta sebenarnya tanpa ditutup-tutupi. ”Saya berharap untuk bersifat  terbuka dan tranparan  dalam mengungkap kasus Balikpapan ini , sehingga tahu persis yang yang menggunakan anggaran itu” terangnya

Menurut dia, dirinya tidak mungkin mempertanggung jawabkan  sesuatu kalau tidak pernah menggunakan anggaran  kegiatan, laporan kegiatan yang dibuatnya yaitu tak lain  bisa dipertanggung jawabkan.

Uddy Syaifudin juga mengaku memang pernah mengajukan anggaran  tapi anggaran itu  bisa dipertanggung jawabkan, dan anggaran yang dipergunakan itupun   bukan hanya dirinya atau pihak PHRI saja, tapi ada pihak lain,  salah satunya  adalah mantan Kadisperindag kota Batu Syamsul Bahri

Mantan PHRI ini  juga mengatakan ada skenario besar  dan untuk mengorbankan dirinya sehingga menjadi tersangka, namun  jika semua pihak yang terlibat tidak mau terbuka  dirinya
akan mengungkapkan semua faktanya di pengadilan nanti.

Kalau ada dugaan penggunaan anggaran sebesar Rp 3 miliar lebih,kata Uddy, hal itu salah karena sesuai catatan bendahara  dana yang diterima PHRI  setelah dipotong Pajak  hanya tinggal  Rp 2,6 Miliar. Penencairan  melalui tiga tahap. PHRI hanya menerima Rp 139 juta dan tiu bisa dipertanggung jawabkan. (Adi Wiyono).


Warning: A non-numeric value encountered in /home/suaraindonesia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here