Reporter : Nazli MD
Blangpidie-Abdya, Suara Indonesia-News.Com – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindagkop dan UKM) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mulai menyalurkan becak bermotor (Bemtor) kepada sejumlah masyarakat yang sudah diverifikasi proposalnya.
Kepala Disperindagkop dan UKM Abdya, Sulaiman MM melalui Kabid Koperasi dan UKM, Muammar Asmady SE M.Si kepada Suara Indonesia mengakui, becak bermotor yang dibagikan tersebut merupakan sumber anggaran Otomomi Khusus (Otsus) Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Abdya tahun 2015.
“Untuk saat ini, kita hanya dapat menyalurkan 24 unit becak bermotor,”sebutnya.
Menurutnya, sedikitnya bantuan tersebut disebabkan karena anggaran APBK plot anggaran Koperasi dan UKM saat terbatas,”Jika kita bandingkan dengan permohonan yang mencapai 108 propasal pada tahun 2015, ini jelas sangat tidak sesuai dengan anggaran yang kita punya,”jelas Muamal.
Muammar mengakui, penyerapan tenaga kerja di bidang per-becakan memang cukup banyak, bila pemerintah mampu menyedikan anggaran untuk pengadaan becak bermotor.
”Kita akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat kedepannya,”tegasnya.
Sedangkan untuk industri, lanjut Muammar, pada tahun 2015 pihaknya hanya memiliki plot anggaran 70 juta untuk bantuan kepada masyarakat pedagang yang ada di kabupaten Abdya.
”Dengan 70 juta tersebut kita akan menyediakan lemari stenlis untuk para pedagang kaki lima dan pedagang lainnya,”sebutnya.
Untuk itu, Muammar mengharapkan untuk tahun 2016 anggaran yang di plotkan di Disperindagkop dan UKM Abdya sedikit meningkat, mengingat Disperindagkop merupakan Dinas yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat di kabupaten Abdya.
“Untuk tahun 2016 proposal yang meminta becak bermotor sudah masuk sebanyak 37 proposal, sedangkan anggaran yang tersedia dalam DPA hanya mampu membeli 10 unit becak,”jelas Muammar.
Sementara itu, Ketua DPRK Abdya, Zulkifli Isa terkait masalah memberikan bantuan untuk masyarakat, dinas terkait harus benar-benar melakukan verifikasi sehingga bantuan yang diberikan tidak salah sasaran.
”Kita tegaskan, bantuan itu khusus untuk yang layak menerima,”tegasnya.
Dilanjutkannya, pihaknya sangat tidak akan mentolerir setiap kesalahan yang dilakukan oleh Dinas terkait dalam memberikan bantuan bila bantuan tersebut disalah gunakan atau tidak tepat sasaran,”Jika bantuan itu diberikan kepada bukan orang yang layak, maka kami di DPRK akan memanggil dinas tersebut,”terangnya.
Terkait dengan kurangnya plot anggaran, Zulkifli menegaskan, kedepan dalam menyusun DPA harus benar-benar valid, sehingga anggaran yang diserap dapat mencukupi.
”Anggaran tersebut diusulkan oleh tim pemerinta, makanya kedepan harus memaksimalkam usulan sesuai dengan permohonan yang ada,”tegasnya.