Direksi Baru PT Sumekar Diisi Politisi PKB Sumenep, Mungkinkah Masuk Unsur KKN?

Direksi Baru PT Sumekar Diisi Politisi PKB Sumenep, Mungkinkah Masuk Unsur KKN?

SUMENEP, Jumat (18/1/2019) suaraindonesia-news.com – Pengangkatan direksi baru PT Sumekar yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BMUD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Jatim) terus mendapatkan sorotan dari sejumlah kalangan. Pasalnya, dua posisi jabatan direksi diisi oleh politisi PKB Sumenep, yakni direktur utama dijabat oleh Moh. Syafi’i, mantan Ketua PAC PKB Kecamatan Arjasa, dan Direktur Pelaksana, dijabat oleh Ahmad Zainal Arifin, yang saat ini masih tercatat sebagai Caleg PKB DPRD Provinsi Jawa timur.

Pantas saja, jika sebagian masyarakat Sumenep menilai pengangkatan dua Direktur tersebut bisa masuk pada unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Karena orang yang diangkat menjadi Direktur Utama (Dirut) dan Direktur Pelaksana PT Sumekar merupakan kader dari PKB, dan salah satunya merupakan Caleg Propinsi Jatim tahun 2019.

“Saya tidak tau pasti, apakah sudah mengundurkan diri atau tidak, yang pasti kami melihat ini kesannya tidak bagus. Karena keduanya kader PKB, satu mantan Ketua PAC PKB Kecamatan Arjasa, dan satu lagi Caleg,” kata Sutrisno, Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep, Kamis (17/1/2019).

Menurut Sutrisno, seharusnya dalam pengangkatan Direksi baru PT Sumekar yang dalam hal ini mengelola transportasi laut, Bupati Sumenep lebih mengedepankan kepentingan masyarakat kepulauan. Bukan malah mengedepankan kepentingan politiknya.

“Bukan malah mengedepankan kepentingan politiknya dengan menempatkan kader PKB di jabatan sebagai Direktur. Melainkan harus mengedepankan kepentingan masyarakat kepulauan agar mendapatkan transportasi yang benar-benar layak, nyaman dan aman,” tandasnya.

Oleh karena itu, kata Sutrisno, pihaknya akan melakukan kajian terhadap pengangkatan dua Direktur PT Sumekar yang semuanya merupakan kader dari PKB.

“Kami akan melakukan kajian secara hukum apa ada unsur KKN atau tidak. Selain itu, kami juga akan melakukan kajian dalam persyaratan administratifnya untuk menjadi Direktur, apakah pengurus Partai atau Caleg dibolehkan atau tidak,” ucap Aktivis PMII Sumenep ini.

Sementara status pencalegan Zainal hingga kini belum jelas. Meski mengaku sudah mengundurkan diri, namun faktanya belum ada. Selain itu, secara aturan tetap beresiko hukum karena ia mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT). Jika demikian dia berpotensi melanggar peraturan KPU yang bisa dikenakan sangsi.( Zaini)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here