ACEH TIMUR, Minggu (15/08/2021) suaraindonesia-news.com – Sejumlah masyarakat lingkar tambang Blok A untuk kesekian kalinya kembali kritik dan mendesak Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) untuk mengawasi dan menegur PT Medco E&P Malaka, karena dinilai belum memiliki keseriusan dan komitmen dalam mengatasi pencemaran udara (polusi bau) yang menerpa warga sekitar proyek Blok A dalam dua tahun terakhir.
Pandangan dan kritikan dikemukakan beberapa aktivis dan juga tokoh Indra Makmue yang tinggal dikawasan lingkar tambang Blok A. Seperti M. Irwandi, Nasruddin, Darwin Eng, Yusrizal dan M.Nuraqi dan beberapa warga lain nya dalam sebuah diskusi baru-baru ini.
“Kita mendesak segera dilakukan audit terhadap program kerja dan anggaran KKKS Blok A, terutama pada program comdev yang selama ini dinilai belum tepat sasaran, tidak efektif dan kurang membawa manfaat bagi masyarakat sekitar wilayah operasi untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik,” cetus M. Irwandi.
“Selama ini program CSR dinilai belum tepat sasaran, kurang efektif dan belum membawa manfaat bagi masyarakat sekitar wilayah operasi,” ujar M. Irwandi.
Menurutnya, Pengawasan dana CSR tersebut dapat dilakukan pada saat PT Medco E&P Malaka mengajukan program kerja dan anggaran (WP&B) untuk mendapatkan persetujuan BPMA (september tahun berjalan).
“Alokasi dana CSR, seharusnya mendapat pengawasan dari BPMA, sehingga tepat sasaran,” tutur nya.
Sementara M. Wandi juga menambahkan, sebelum memberikan persetujuan, BPMA harus mempertimbangkan dokumen WP&B tersebut, agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana serta tidak terjadi penyimpangan dilapangan yang merugikan keuangan negara.
Selain hal di atas Darwin Eng juga menilai, BPMA sebagai regulator, yang berwenang menyetujui program kerja dan anggaran (WP&B) operator BLOK A, seharusnya bertanggung jawab langsung maupun tidak langsung mengawasi aktivitas PT Medco E&P Malaka di lapangan, terutama kegiatan operasional yg memiliki tingkat resiko tinggi seperti acid fracturing pada sumur AS 11.
Namun sebagaimana kita ketahui, pada saat itu pihak perusahaan diduga lalai melaksanakan sosialisasi mengenai resiko dan bahaya H2S dan prosedur emergency management plan kepada masyarakat, sehingga ratusan warga gampong Panton Rayeuk T mengungsi dan belasan warga muntah muntah dan sesak nafas akibat mencium bau busuk dan terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit setempat (9/4) lalu.
Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Nasruddin juga meminta PT Medco E&P Malaka sebagai operator Blok A dapat menjalankan setiap rekomendasi regulatornya (BPMA) secara konkrit dan tim relation PT Medco E&P Malaka hendaknya dapat menerjemahkannya melalui aksi nyata dilapangan, dengan melibatkan masyarakat lingkar tambang secara bersama-sama dengan menyusun konsep mitigasi bencana (early warning system), melindungi dan memberdayakan perusahaan dan naker lokal.
“Selama ini belum diberdayakan, dan perencanaan program, pemberdayaan ekonomi masyarakat secara partisipatif,” terangnya.
Padahal kata dia, PT Medco E&P sudah beroperasi sejak tahun 2012 di Blok A, tapi banyak menimbulkan masalah.
“Seharusnya Medco sekelas Perusahaan nasional, punya sistem management yang lebih bagus dan profesional,” tambah Nasruddin.
Diskusi tersebut juga menyepakati pembentukan Forum Aliansi Sipil untuk Sosial dan Lingkungan (FASSAL) sebagai wadah kajian, diskusi dan advokasi terhadap issu persoalan-persoalan sosial dan lingkungan di Aceh Timur.
Reporter : Masri
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful
