MEDAN, Sabtu (31/08) suaraindonesia-news.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, Berkat Laoli, menyoroti kinerja Dinas Kelautan Provinsi Sumatera Utara, terutama terkait dengan operasional di Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan.
Kritik tersebut disampaikan Berkat Laoli dalam rapat bersama Kepala Dinas Kelautan Provinsi Sumut, yang videonya kemudian tersebar di media sosial Facebook.
Dalam video tersebut, Berkat Laoli mengungkapkan sejumlah permasalahan yang terjadi di Pulau Tello, termasuk keberadaan kapal operasional yang tidak berfungsi karena rusak dan ketidakhadiran Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello di tempat tugasnya.
“Di UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello ada kapal yang sampai sekarang tidak berfungsi secara fungsional karena rusak. Beliau mengatakan agar di tahun 2025 diperbaiki, karena banyaknya kapal asing yang masuk ke sana dan tidak terawasi oleh kita,” ujarnya.
Pulau Tello, lanjutnya, merupakan salah satu wilayah laut yang kaya akan hasil perikanan, bahkan beberapa hasil lautnya telah diekspor ke luar negeri.
Selain itu, Berkat Laoli juga menyoroti ketidakefektifan Kepala UPTD di Pulau Tello dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan kunjungan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ beberapa bulan lalu, Berkat menyebut bahwa Kepala UPTD tersebut tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anggota dewan terkait tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
“Setiap kali ditanya, jawabannya selalu ‘tidak tahu’ atau ‘itu urusan pimpinan’,” katanya.
Lebih lanjut, Berkat Laoli berharap agar Kepala Dinas Kelautan Provinsi Sumatera Utara bisa segera mengunjungi Pulau Tello untuk melihat langsung kondisi yang ada.
“Tujuan saya menyampaikan hal tersebut agar jangan menjadikan Pulau Tello sebagai tempat buangan bagi SDM yang kurang kompeten seperti Kepala UPTD Pulau Tello saat ini,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Berkat Laoli membenarkan pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa hal itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Dinas Kelautan Provinsi Sumut.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Kelautan Provinsi Sumut menyatakan melalui pesan WhatsApp bahwa pihaknya telah memberikan penjelasan kepada Berkat Laoli mengenai keterbatasan anggaran untuk perbaikan dan docking kapal dalam dua tahun terakhir.
Terkait dengan mutasi pejabat administrasi, ia menjelaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan sudah dievaluasi.
