Dikecewakan Aparat Keamanan, Masyarakat Intan Jaya Bakar 3 Barak Pegawai

oleh -25 views
Foto: Aksi pendukung pasangan Calon nomor urut dua Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme kembali mengamuk dengan membakar mobil Barak pegawai dinas keuangan dan Barak satpol PP ‎serta barak pegawai dinas kesehatan milik Pemda Intan Jaya, Papua.‎

INTAN JAYA, Rabu (11/10/2017) suaraindonesia – Sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kabupaten Intan Jaya yang berkepanjangan telah menimbulkan konflik sosial dan ketidak stabilan di sektor sosial-politik, ekonomi dan keamanan di Papua.‎

Kapolres Paniai AKBP Supriyagung saat dikonfirmasi membenarkan terjadinya insiden pembakaran kantor Pemda tersebut.‎

“Benar kejadiannya sekitar pukul 04.00WIB,” ujarnya saat dihubungi Selasa (10/10/2017).

Aksi pembakaran terjadi itu dikarenakan jauhnya dari pengawasan aparat kepolisian. Sehingga, saat mendapatkan informasi itu pihaknya langsung menerjunkan seluruh personelnya untuk memberikan pengamanan agar tidak ada korban jiwa.

“‎Dugaan sementara aksi tersebut dilakukan oleh massa team sukses 02 yang kecewa dengan putusan MK perihal Pilkada Kab. Intan Jaya dan belum adanya tanggapan dari Pemerintah pusat terkait Hasil putusan MK yang dianggap tidak sah,” kata Kapolres.

Jika pemerintah tidak mengambil sikap yang tegas, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya pembakaran susulan pada tempat tinggal atau Perumahan Dinas apabila tuntutan dari masa paslon nomor urut 2 tidak dikabulkan dan belum adanya tanggapan dari pemerintah pusat .‎‎

Sementara itu, ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tobias Kobogoyaw menjelaskan, pembakaran  terhadap kantor – kantor Pemda secara terus menerus dilakukan masyarakat lantaran kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan pasangan Natalis Tabuni dan Yaan Robert Kobogoyaw secara tidak adil.

“Masyarakat semua mengetahui bahwa putusan MK itu tidak benar, hasil penghitungan C1 KWK versi MK berbeda dengan jumlah DPT (daftar pemilih tetap) yang ditetapkan KPUD Intan Jaya,” terang Tobias.

Tobias juga menjelaskan, masyarakat juga kecewa terhadap pemerintah pusat yang dinilai lambat dan terkesan tarik-ulur dalam menuntaskan problem di Intan Jaya.

Menurutnya, aspirasi masyarakat Intan Jaya yang telah disampaikan baik di tingkat provinsi Papua maupun melalui unjuk rasa di Jakarta seolah tidak pernah direspon positif.

Tobias menegaskan, masyarakat melakukan aksi tersebut juga untuk membantah  laporan  tim gabungan antara Polri dan TNI yang mengatakan bahwa kondisi intan jaya sudah aman adalah kebohongan. Laporan yang disampaikan oleh tim gabungan kepada pemerintah pusat tersebut, dinilai hanya untuk mempercepat pelantikan saja.

“Semua pejabat tinggi RI harus turun termasuk MK harus turun agar bisa mendengar aspirasi Suku Moni dan melihat kondisi sesungguhnya seperti apa,” tegasnya.‎ (Hr/Za)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *