BLORA, Sabtu (06/12) suaraindonesia-news.com — Pemerintah Kabupaten Blora menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi (WBK), khususnya pada sektor pendidikan non-formal. Upaya tersebut diperkuat melalui pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi Zona Integritas Menuju WBK serta penguatan akuntabilitas penggunaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kesetaraan Tahun 2025.
Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan bahwa integritas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan prioritas.
“Tata kelola satuan pendidikan PKBM merupakan upaya strategis untuk memperkuat manajemen kualitas dan akuntabilitas, melalui dukungan kebijakan, pembinaan, pendampingan data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Kegiatan yang berlangsung di Azana Garden Hill Resort Blora pada Sabtu (06/12/2025) tersebut turut dihadiri perwakilan dari pemerintah pusat, yakni Auditor Madya Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah pada Inspektorat III, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan. Kehadiran pejabat pusat tersebut disebut sebagai bentuk dukungan konkret terhadap upaya Pemkab Blora dalam memperkuat tata kelola PKBM yang transparan dan akuntabel.
Bupati Arief menekankan pentingnya PKBM sebagai lembaga yang memiliki kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Blora. Ia juga mengajak seluruh pengelola PKBM untuk memastikan pendidikan kesetaraan berjalan efektif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui kegiatan advokasi ini, diharapkan pengelola PKBM dapat memperkuat pemahaman dan implementasi standar tata kelola yang baik sehingga mutu pendidikan non-formal di Kabupaten Blora dapat terus meningkat.
