Diduga Bermasalah, PDAM Bolaang Mongondow di Tuntut Gaji Pensiun Karyawan

Reporter: Kenfa

Bolmong, Senin (16/1/2017) suaraindonesia-news.com – Dari 27 orang pegawai PDAM Bolaang Mongondow  yang sudah menjalani Purna Bakti (Pensiun, red) menuntut hak Pensiunan mereka yang sampai saat ini belum terealisasi seperti layaknya di perusahaan swasta (BUMD/BUMN) seharusnya karyawan yang sudah menjalani masa pensiun semua hak  karyawan harus diberikan oleh Perusahaan sesuai perhitungan masa kerja Karyawan.

Namun kali ini kekecewaan karyawan  pensiunan pegawai PDAM Bolmong Raya hingga saat ini  hak mereka belum juga terpenuhi. Segala cara untuk mendapatkan hak Pensiunan sudah mereka lakukan keberbagai Instansi maupun Institusi terkait. Namun rupanya dewi fortuna belum memberikan titik terang akan adanya realisasi dari pihak terkait seperti Direktur PDAM itu sendiri.

Koordinator lapangan Marham Makalunsenge kepada Suara Indonesia mengatakan, bahwa pihaknya berharap Dirut PDAM untuk segera memberikan tanggapan positif tentang nasib seluruh karyawan.

“Kami menduga merasa akan kesulitan nanti karena pihak perusahaan terlilit dengan masalah manajemen PDAM yang selama ini pihak perusahaan diduga  tidak menyetor uang pensiun yang setiap bulan rutin dipotong lewat gaji karyawan,” terangnya.

Tokoh yang di tuakan dalam memperjuangan hak pensiunan mereka itu memceritakan apa yang dilakukan selama ini tidak lain hanyalah persoalan hak yang harus diselesaikan.

Hasil pantauan Suara Indonesia mengenai data-data pendukung soal hak mereka yang disampaikan lewat koordinator kepada semua media serta meminta masalah ini untuk diberitakan. Data yang saat ini diketahui seperti, pungutan setiap bulanya rutin memotong gaji karyawan untuk di setor kepusat lewat DAPENMA PAMSI (Dana Pensiunan Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia). Disini hampir semua potongan gaji karyawan rutin tidak pernah bolong.

Namun disaat  kami minta hak itu, rupanya pihak PDAM Bolmong Raya kesulitan, pasalnya selama ini pemotongan gaji karyawan secara rutin setiap bulanya diduga tidak disetor ke Dapenma Pamsi.

Mereka menduga dana yang di pungut dari Karyawan dengan nilai signifikan tersebut sengaja diselewengkan oleh oknum tertentu demi memperkaya diri sendiri. Seperti halnya data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan perusahaan daerah air minum Kabupaten bolaang mongondow  tahun 2011, BPK-RI perwakilan Sulawesi Utara mengeluarkan rekomendasi dengan No; 14.D/ LHP/ XXI.MND/ 08/2012, tertanggal 28- agustus-2012, bahwa PDAM kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pengelolaan keuangan tidak tertib.

Terbukti dengan adanya selisih  dana dengan besaran saldo penerimaan dan pengeluaran akhir terjadi selisih  ratusan juta rupiah antara penerimaan dan pengeluaran.

Dengan adanya data rekomendasi  dari BPK-RI Sulawesi Utara yang masuk maka saat itu media mencoba mendatangi kantor BPK-RI Sulawesi Utara di Jln 17- Agustus Manado dan bertemu kasubag Humas sekaligus  membenarkan rekomendasi yang diberikan oleh BPK-RI perwakilan Sulawesi Utara pada Pengelolaan Keuangan PDAM Bolaang Mongondow  tidak tertib.

Sementara ditempat terpisah, Dirut PDAM  bolmong Hasni Wantasen saat dikonfirmasi media sesudah pelantikan OPD baru di Lolak pada 9/1/2017 lalu merasa enggan untuk memberi komentar mengingat sampai saat ini beliau belum mengetahui secara pasti persoalanya.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/suaraindonesia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here