SUMENEP, Senin (27/11/2017) suaraindonesia-news.com – Isu terkait banyaknya pendamping PKH rangkap jabatan terus menggelinding dipublik.
Ditengarai pendamping PKH banyak yang menjadi guru sertifikasi, Panwas, bahkan PPK dan PPS.
Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep R. Aminullah menanggapi banyaknya isu yang beredar di masyarakat terkait pendamping PKH yang rangkap jabatan, Minol sapaan akrapnya berjanji akan segara melakukan verval (Verifikasi dan Validasi) terhadap semua pendamping PKH se – Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur. Sehingga nantinya akan diketahui pendamping yang dobel job.
“Kita akan deteksi siapa pendamping PKH yang rangkap jabatan. Saya berharap pendamping yang merasa merangkap segara lapor ke Dinsos. Sebelum ada tindakan dari kami,” kata Minol ke sejumlah wartawan.
Selain itu Minol berharap peran serta masyarakat jika mengetahui pendamping yang double job segara sampaikan ke dinas sosial.
Baca Juga: 1.137 Anggota PPK dan PPS di Sumenep Resmi Dilantik
“Nanti kita akan panggil siapa saja yang merangkap jabatan,” ucapnya.
Ditanya soal pendamping yang terlanjut merangkap jabatan terkait gaji yang diterima, Minol menyampaikan itu bukan ranah Dinas Sosial, hal tersebut merupakan ranah Kementrian Sosial. Karena rekrutmen pendamping PKH kewenangan Kementrian Sosial RI.
“Kalau terkait gaji pendamping itu wewenangnya berada di Kementrian Sosial. Karena Gaji langsung dari pusat,” kata Minol.
Menurutnya sampai saat ini sudah ada dua pendamping yang mengundurkan diri, yang sebelemnya menjabat kepala Desa dan Panwaskab.(Mahdi/Jie)
