Jember, Suara Indonesia-News.Com – Pasca pemberitaan di berbagai media cetak mau pun elektronik-on line, terkait skandal dinasti kepemimpinan direktur politeknik jember yang sudah terencana dan tersekenario, sejak tahun 2010-2020, membuat Direktur Polije saat ini Ir. Nanang Dwi Wahyono angkat bicara.
Di hahadapan wartawan cetak maupun elektronik-on line, nanang tidak menampik adanya pertemuan di rumah asmudji mantan direktur polije tahun 2010 (kini direktur polije banyuwangi) sesuai selebaran berita acara yang tersebar di masyarakat, namun dirinya menolak jika pertemuan tersebut membahas masalah bagi-bagi posisi direktur mulai tahun 2011-2020 mendatang.
Menurutnya, berita acara yang tertuang dalam selebaran berita acara pertimbangan calon direktur polije hanya sebatas draf dan itu tidak pernah di jalankan.mesti secara jelas tertuang dalam yang berkop resmi polije,dan di bubuhi materai 6000. hal tersebut di ketahui oleh asmudji mantan direktur polije saiful anwar yang kini menduduki posisi PD II politeknik jember periode sekarang.
Memang pada waktu itu ada pertemuandi rumah asmudji dan membahas pencalonan direktur polije, namun berita acara pertimbangancalon di rektur yang tertuang dalam selebaran yang kini tengah beredar hanya sebatas draf, masih banyakcoretan di dalamnya dan itupun tidak pernah kita laksanakan tegas nanang.
Lebih lanjut nanang menuturkan,untuk rencana pemilihan direktur polije antara tanggal 1-12 desember telah melalui prosedur yang telah di tetapkan menteri mulai dari penjaringan –penyaringan yang di lanjutkan dengan proses pemilihan.dan itu melalui proses rumit yang kita selalu kordinasikan dengan menteri, ujarnya.
Sementara itu sehari sebelumnya, 11 dosen yang tergabung dalam forum dosen polije menggelar konferensi pers dan menyatakan jika proses pemilihan direktur polije selama ini telah terjadi konspirasi dan kolusi, di mana jabatan direktur sejak 2010/berakhirnya masa jabatan Ir. Asmudji, MM, sudah di tentukan layaknya dinasti jabatan.
Yang jelas dengan beredarnya dokumen rahasia,yang beredar di kalangan civitas akademik sama dengan menunjukkan jika pemilihan direktur polije selama ini berbau nipotisme dan kolusi untuk kepentingan orang maupun kelompok, ujar jamil.
Forum dosen polije menuntut skandal yang terjadi di kalangan jajaran polije agar segera di usut tuntas, terutama oleh kementrian riset dan Dikti, karena di nilai melanggar serta bertentangan dengan ketetapan MPR-RI-NO XI/MPR/1998 dan UU NO 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN, (dik/midd).
