KOTA BATU, Rabu (13/12/2017) suaraindonesia-news.com – Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak di tiga kecamatan di kota Batu yakni kecamatan Bumiaji, kecamatan Batu dan kecamatan Junrejo masih tergolong rendah, dari sekitar 24 ribu wajib Pajak hanya sekitar 3000 saja yang telah melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.
Dwi Ismurdiono Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu mengaku dirinya tidak tahu persis yang menjadi penyebab rendahnya masyarakat akan membayar pajak , namun ia berharap agar masyarakat berterus terang keberadaan usaha yanag dimilikinya,
“Kalau pailit katakana pailit dan kalau tidak katakana tidak , KPP pratama akan memberikan penjelasan dan memberikan toleransi, masak kalau kalau bangkrut di suruh bayar, jelas tidak mungkin,” kata dia saat ditemui usai Launching Tempat Pelyanan Terpadu (TPT) KPP Pratama , di Jalan Cemara Dieng Kota Batu, Rabu (13/12/2017).
Untuk di kantor baru, Kata dia, pelayanan dan sosialisasi pada masyarakat akan dimaksimalkan agar target 100 persen 2017 tercapai, termasuk melayani jenis perpajakan mulai dari konsultasi di Helpdesk, Pendaftaran NPWP, pelaporan SPT mas, pengukuhanPKP, validasi SSP dan permohonan surat lain-lainnya.
Baca Juga: Dewan Gagas Perda Sempadan Sungai dan Jalan
“Masyarakat kota Batu tidak lagi pergi ke Malang dalam hal pembayaran pajak di Pratama, sebab TPT KPP pratama sudah dibuka dan beroperasi untuk masyarakat Umum,” jelasnya.
Meski demikian, Dwi Ismudiono memuji target di kota Batu tercapai, penerimaan pajak dalam tahun 2017 tercapai yakni sebesar Rp 120 miliar dan per tahunnya naik sekitar 19 persen.
Plt Walikota Batu Punjul Santoso berharap agar penerimaan pajak dari KPP Pratama targetnya terpenuhi. Ia yang juga Politisi PDIP ini meminta kepada kepala KPP Pratama dan petugasnya jangan duduk manis di kantor saja, tetapi harus turun gunung, berbaur dengan masyarakat memberikan sosialisasi dan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak.
“Tipologi masyarakat kota Batu mayoritas adalah petani, untuk memenuhi target, ya petugasnya harus turun ke desa-desa, setidaknya 19 desa itu harus disambangi, bersama pemerintah setempat, kami siap memfasilitasi, kalau bisa ada sosialisasi terpadu dengan instansi lain,” imbuhnya. (Adi Wiyono/Jie)
